Mancanegara

SEARP Dorong Reformasi Dalam Negeri di Kawasan ASEAN

NUSANTARANEWS.CO, Jepang Southeast Asia Regional Program (SEARP) Ministerial  Conference di Tokyo, Jepang, telah dibuka pada Kamis 8 Maret 2018. Dalam beberapa tahun terakhir, SEARP terlibat dalam mendorong negara-negara di kawasan ASEAN melakukan program reformasi dalam negeri serta mengupayakan integrasi di Kawasan.

Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Keuangan (Menkeu) RI dan Dubes RI Paris sebagai perwakilan pemerintah Indonesia.

Dalam pertemuan di Tokyo, dimaksudkan untuk melakukan eksplorasi pendalaman kerjasama dengan memperhatikan dinamika perkembangan di kawasan. Wakil Menkeu RI, Mardiasmo, pada kesempatan tersebut, mengungkapkan akan pentingnya kerjasama SEARP, baik bagi kawasan, maupun untuk Indonesia sendiri.

Ketua Bersama (co-chair) State Minister of Foreign Affairs, Jepang Kasuyuki Nakane, menyampaikan latar belakang dan elemen kerja sama SEARP, terutama dari sisi dukungan pemerintah Jepang selama ini.

Sementara itu Deputi Sekjen OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development), Masamichi Kono, menegaskan kesiapan OECD untuk memperluas kerjasama dengan ASEAN. Dirinya juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesia dan Jepang selaku co-chair yang telah menunjukkan kepemimpinan untuk mengembangkan kerja sama dalam kerangka SEARP ke depannya.

Baca Juga:  Atas Instruksi Raja Maroko, Badan Asharif Bayt Mal Al-Quds Meluncurkan Operasi Kemanusiaan di Kota Suci Jerusalem selama Ramadhan

Beberapa sektor kerja sama yang akan dikembangkan diantaranya digital innovation, konektivitas, dan infrastruktur.

Sebagai informasi, OECD merupakan forum kerja sama antara negara-negara maju yang berkantor pusat di Paris, Prancis, dan bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan dunia.

Dalam hal ini, Indonesia bukan anggota OECD, namun Indonesia bersama Brasil, Tiongkok, India, dan Afrika Selatan sebagai salah satu negara key partner.

Kerja sama Indonesia-OECD sejauh ini adalah dalam dialog kebijakan, perumusan kebijakan menggunakan referensi OECD, dan penyusunan kajian kebijakan, khususnya di bidang makro ekonomi, pertanian, pendidikan, investasi, perpajakan, anti-korupsi, dan pembangunan.

Editor: Romandhon

Related Posts

1 of 9