NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Aktivis Sri Bintang Pamungkas menegaskan bahwa di dunia tidak ada Pemilu serentak. Menurut dia, mana saja dari Pilleg (Pemilihan Legeslatif) dan Pilpres (Pemilihan Presiden) boleh duluan.
“Di negara-negara dengan otonomi provinsi atau negara bagian, bahkan masing-masing kapan pun bisa melakukan Pillegnya pada tiap periode,” jelas Sri Bintang dalam tulisannya “Pemilu Serentak dan Presidential Threshold“, Kamis, 20 Juli 2017.
Menurut dia, kursi DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan Kursi Presiden berbeda, yang satu Wakil Rakyat yang satu Presiden. “Yang satu adalah lawan yang lain, kecuali untuk Kesejahteraan Rakyat,” ujarnya.
Kesamaan keduanya, kata dia, hanyalah pada unsur Partai yang ia sebut sebagai faktor psychologis. Karena itu, dia tegaskan pula bahwa, mempersoalan keserentakan atau mana yang lebih dulu adalah akal-akalan. Sebab bagi dia yang menentukan menang dan kalah adalah para Pemilih
Tak hanya, Aktivis yang akrab dengan panggilan SBP juga menyebut bahwa persoalan Presidential Threshold adalah juga akal-akalan. “Tidak beda dengan akal-akalannya Soeharto dengan Capres Tunggalnya,” ungkap SBP.
“Belum lagi akal-akalan cara perhitungan. Dari TPS, ke Kelurahan, ke Kecamatan, ke Kabupaten, ke Provinsi, lalu Nasional. Semua akal-akalan!,” sambungnya.
“Kapan masyarakat diajari jujur oleh para pemimpinnya, khususnya dalam menghitung suara?!” Tanya SBP introspeksi.
Di negara-negara maju, lanjut dia, sejak kecil orang diajari don’t tell a lie. Di Indonesia, orang-orang Tua, Wakil Rakyat, dan Presiden sudah terbiasa menjadi tukang-tukang bohong. “Para Elit Politik kita sudah dihinggapi Otak Mafia! Di belakang mereka Mafia-masia Cina! Mereka bilang Demokrat, padahal Plutokrat dan Kleptokrat,” tandasnya.
Pewarta/Editor: Achmad Sulaiman
