NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sarbumusi NU meminta pemerintah memperhatikan kondisi pekerja Indonesia di era ekonomi digital yang sudah masuk kie dalam segala lini kehidupan masyarakat.
Kaitannya dengan persoalan dunia perburuhan, Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin (Sarbumusi) Nahdlatul Ulama, Syaiful Bahri Anshori menyoroti tentang lemahnya pengawasan pemerintah terhadap pengusaha yang tidak menjalankan undang-undang (UU).
“Kami Meminta Kepada Presiden Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk segera melakukan sentralisasi Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia dari pusat sampai daerah. Menjadi urusan pemerintahan absolut,” kata Syaiful, Rabu (1/5).
Selain itu, Syaiful juga meminta pemerintah untuk segera mendorong Revisi UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan.
“Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan Revisi Terbatas UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dengan memasukan seluruh pasal-pasal yang telah di-judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan kondisi pekerja di era ekonomi digital,” paparnya.
Syaiful mengapresiasi pendirian desk pidana kusus perburuhan karena kasus-kasus kriminalisasi yang sudah masuk ke kepolisian dikembalikan dan dipimpong ke perselisihan hubungan industrial.
“Kita apresiasi pihak kepolisian hari ini akan launcing desk pidana ketenagakerjaan karena presiden RI atas masukan dari pimpinan serikat buruh,” katanya.
Lebih lanjut syaiful meminta pemerintah melibatkan buruh dalam politik anggaran pemerintahan ke depan.
“Kita berharap pemerintah memprioritaskan buruh/pekerja dalam politik anggaran pemerintah 5 tahun ke depan untuk meningkatkan kapasitas buruh/pekerja, sejalan dengan ikhtiar kepemimpinan Jokowi untuk menitikberatkan penguatan SDM dalam 5 tahun kedepan,” urainya.
Sementara itu, Sekjend Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia, Eko Darwanto meminta kepada pemerintah untuk terlibat dalam program asuransi untuk pegangguran.
“Kita mendorong agar pemerintah juga kontribusi ikut iuran untuk program asuransi pengangguran (unemployment insurance) yang sekarang dikemas dengan SDF (skill development fund) yang masih dibiayai oleh Daop BPJS Ketenagakerjaan, yang diinisiasi oleh Kemnaker RI,” imbuhnya.
(ed/uck)
Editor: Eriec Dieda
