NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – DPRD Jatim mensinyalir Dinas Dinas energI dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jatim sarat akan pungutan liar (pungli) proses perijinan pertambangan Golongan C di Jatim
Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Jatim Artono, pihaknya menemukan dari laporan dilapangan proses perijinan untuk tambang golongan C terkesan berbelit belit, lama dan mahal.
“Ini harus disikapi oleh Dinas ESDM. Sebab bila ini di biarkan dikhawatirkan dimanfaatkan oleh pihak pihak tertentu untuk pencaloan dan KKN,” ujarnya di Surabaya, Selasa (27/8/2019).
Indikasi adanya proses perijinan yang berbelit dan rawan terjadi pungli dalam perijinan pertambangan di dinas ESDM, kata Artono adanya keluhan dari beberapa pengusaha tambag yang ditemuinya. Terlebih saat pengurusan Ijin Usaha Pertambangan (IUP) ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Menurut Artono, pihaknya berharap dinas ESDM menambah personel untuk keperluan perizinan, terutama tenaga verifikasi lapangan.
Selain itu ini juga harus didukung dengan koordinasi antar dinas. Misal terkait penambangan pasir disungai perlu koordinasi dengan Dinas Pengairan.
“Ini dilakukan agar proses perijinan cepat dan tidak berbelit belit. Pungutan pungutan liar bisa di hindari. Jangan sampai Gubernur menyatakan perijinan galian rakyat gratis, tapi dilapangan ada pungutan pungutan,” ungkapnya.
Pewarta: Setya W
Editor: Eriec Dieda
