Connect with us

Ekonomi

Rupiah Melemah, Amerika Serikat Dinilai Tidak Ingin Jokowi Dua Periode

Published

on

nilai tukar rupiah, kurs rupiah, rupiah lemah, pelemahan rupiah, rupiah merosot, utang jatuh tempo, defisit pendapatan primer, defisit jasa, defisit migas, defisit transaksi berjalan, nusantaranews

Perdagangan rupiah dan dolar di Money Changer. (Foto: Eswete)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat terus menjadi isu yang diperbicangkan di panggung nasional Indonesia. Presiden Joko Widodo juga sudah angkat suara terkait kenyataan buruk tersebut.

Saat menghadiri Pelepasan Ekspor Mobil Toyota di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, 5 September lalu, Presiden Joko Widodo menyebut pelemahan nilai tukar rupiah karena faktor eksternal seperti perang dagang AS-China, kenaikan suku bunga The Fed, krisis Argentina dan krisis Turki.

Pernyataan Joko Widodo ini kemudian disanggah oleh seorang ekonom asal Amerika Serikat, Stave Hanke. Ekonom Universitas Johns Hopkins, Amerika Serikat ini menyebut omong kosong saja apa yang disampaikan Joko Widodo soal faktor penyebab melemahnya nilai tukar rupiah yang terjadi saat ini.

Baca juga: Gallup, Jokowi dan Sri Mulyani

Dia mengatakan, bila AS dan IMF tidak berencana menggulingkan Soeharto 20 tahun silam, nilai tukar mata uang rupiah akan tetap stabil.

Baca juga: Indonesian Club: Pelemahan Rupiah Mengancam Stabilitas Nasional

Gayung bersambut, kritikus Natalius Pigai turut serta mengomentari terpuruknya nilai tukar rupiah pada September 2018.

“Kalau analisa dari aspek politik, melemahnya rupiah ada indikasi negara asing seperti Amerika ingin Jokowi tidak dua periode,” kata Pigai.

Indikasi ketidaksukaan AS terhadap Jokowi juga, kata Pigai, karena bekas walikota Solo itu memiliki hubungan yang sangat dekat dengan China.

“Indikasinya, setelah Pilkada DKI, wapres AS datang ke Indonesia. Mereka tak suka dengan Jokowi dan Ahok,” kata Pigai.

Seperti diwartakan, tahun lalu wakil presiden AS Mike Pence bertandang ke Indonesia. Dan awal 2018, Managing Director Dana Moneter Internasional atau International Monetery Fund (IMF) Christine Lagarde menyambangi Jokowi di Istana Negara dan meninjau sejumlah lokasi di Jakarta.

Baca juga: Jokowi Dikunjungi Managing Director IMF

Lebih lanjut Pigai mengatakan AS juga tersinggung lantaran dana divestasi untuk Freeport oleh Inalum dan Newmont NTB bersumber dari China. Sebab, akibat kebijakan tersebut China bisa mengambil-alih posisi sebagai negara super power di dunia.

Diketahui, saham PT Newmont Nusa Tenggara kini telah berpindah ke tangan Medco milik Arifin Panigoro yang mengambil-alih saham tersebut dengan menggunakan dana pinjaman dari China.

Pinjaman dari China tersebut dialirkan melalui tiga bank BUMN yakni BNI, Mandiri dan BRI senilai 3 miliar USD. Sebuah pinjaman yang cukup besar yang tidak mungkin sanggup dibayar, apalagi di tengah jatuhnya harga komoditas. Ini adalah pinjaman yang diduga sarat dengan kongkalikong di antara elite okigarki pemerintahan Jokowi. Tambang PT Newmont Nusa Tenggara sebetulnya telah jatuh ke tangan China.

Baca juga: Sedihnya Melihat Divestasi Newmont Lenyap

China memang sangat agresif mengambil alih saham saham perusahaan tambang di dunia. Negara komunis itu juga mengambil-alih saham tambang milik Freeport di berbagai negara. China menaruh minat besar pada kepemilikan Newmont dan Freeport dalam memperkuat rantai supply industri mereka.

“Imperium bisnis Amerika dan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik terancam. Tahun 1998 George Soros ke Indonesia, langsung borong mata uang dolar, rupiah terjun bebas sampai Rp 17 ribu,” kata Pigai lagi. (gdn/bya)

Editor: Gendon Wibisono & Banyu Asqalani

Terpopuler