NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Deklarasi gerakan #2019GantiPresiden terus digelar di sejumlah daerah. Neno Warisman salah satu deklarator secara gigih turun langsung ke daerah untuk mendeklarasikan gerakan kontroversial tersebut. Hingga, Neno sempat dihadang oleh sejumlah pihak di beberapa daerah saat hendak mendeklarasikan gerakan ganti presiden 2019 itu.
Mantan Menteri Keuangan Rizal Ramli pun angkat bicara soal penghadangan yang dialami Neno. Menurut Rizal penghadangan tersebut merupakan diskriminasi serta bentuk kemunduran dalam berdemokrasi.
“Hari ini saya terkejut, kok orang mau mengadakan pertemuan dihadang, dilarang. Mau adakan diskusi tidak boleh. Jangan tarik mundur demokrasi. Kita memperjuangkan demokrasi; saat itu yang kaum muda termasuk angkatan 98 dengan keringat dan darah. Jangan tarik mundur demokrasi,” tegas Rizal di Anomali Coffee, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (28/8).
Rizal mengatakan masih ada cara lain untuk melakukan counter gagasan terhadap gerakan #2019GantiPresiden. Akan lebih elok, kata dia, jika gagasan #2019GantiPresiden dilawan dengan gagasan dari kubu pendukung Joko Widodo-Ma’ruf Amin menghadap Pilpres 2019.
“Kalau mau diskusi silahkan, kalau tidak suka dengan isi diskusinya, kirim dong aktivis pro Jokowi buat debat disana kalau memang jagoan. Atau tidak suka dengan acaranya, buat juga acara sendiri yang lebih hebat. Tandingan. Selama ini juga terjadi di kubu jokowi boleh buat acara,” jelas Ekonom senior ini.
Rizal Ramli menilai cara-cara seperti perundungan dan penghadangan sebagai bentuk kampanye paling buruk dari pendukung kubu Jokowi-Ma’ruf. Pasalnya cara itu menciderai nilai-nilai demokrasi. “Saya mohon maaf pada Pak Jokowi, cara-cara begini merupakan kampanye Pak Jokowi yang paling buruk,” tuturnya.
Presiden Jokowi pun diminta untuk mengingatkan para pendukungnya untuk tidak bertindak seperti itu. Hal tersebut, lanjut Rizal, dapat menurunkan elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019. “Saya minta Pak Jokowi mengingatkan tim yang kebablasan. Cara-cara seperti ini malah akan mengurangi elektabilitas Jokowi,” tutupnya.
Pewarta: Rudi Nirarta
Editor: M. Yahya Suprabana