NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Sengkarut kasus BPJS Kesehatan yang mengalami difisit mendapat tanggapan dari mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Rizal Ramli. Dirinya mengatakan, sejak awal BPJS Kesehatan dibentuk sengaja telah ‘dirancang untuk gagal’.
Bagimana tidak? Sebab, kata dia, penggunaan modal awal yang hanya Rp 5 trilliun oleh Menteri Keuangan Agus Martowardojo saat itu, BPJS Kesehatan sudah diprediksikan akan bermasalah.
Sampai saat ini, solusi yang diberikan pemerintah, kata dia, sifatnya hanya temporer. Artinya hanya solusi sesaat, lepas itu masalah serupa muncul kembali.
“Solusi yang diberikan pemerintah untuk menyelesaikan masalah BPJS Kesehatan itu hanya solusi yang temporer, solusi tambal sulam,” terangnya.
Untuk mengatasi masalah sengkarut BPJS Kesehatan, ia menawarkan solusi agar UU BPJS Kesehatan direvisi. Dimana struktur iuran BPJS Kesehatan menjadi lebih kuat, yaitu pekerja nyumbang dua persen dari income-nya.
Baca Juga:
Presiden Jokowi Akui Cari Opsi Untuk Atasi Sengkarut BPJS Kesehatan
Sengkarut Defisit BPJS Kesehatan, Kewenangan Siapa?
BPJS Kesehatan: Gali Lubang Tutup Lubang Siasati Timbunan Utang
Sementara untuk perusahaan bisa mengalokasikan anggaran sebesar enam persen. Sedangkan yang di bawah UMR, Rizal Ramli menyarankan agar tidak usah bayar.
Sebagai informasi, sepanjang sejarah BPJS Kesehatan berjalan awal tahun 2014, defisit dana BPJS Kesehatan mencapai Rp3,3 triliun. Untuk menutupinya kala itu, dipakailah mekanisme penyertaan modal negara sebesar Rp500 miliar oleh pemerintah.
Tahun 2015, tunggakannya meningkat mencapai Rp5,7 triliun. Pemerintah kembali menyuntikkan modal negara Rp5 triliun kepada BPJS Kesehatan.
Pun pada tahun 2016, utang BPJS Kesehatan tembus Rp9,7 triliun. Melalui mekanisme yang sama pemerintah mengucurkan dana sebesar Rp6,8 triliun.
Tahun 2017, beban utang BPJS Kesehatan naik menjadi Rp9,8 triliun. Kali ini pemerintah melakukan suntikan dana cadangan sebesar Rp3,6 triliun.
Pewarta: Alya Karen
