NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ekonom senior Rizal Ramli hadir dalam diskusi bertajuk Membangun Asa Negeri dari Perspektif Jurnalis yang digelar Poros Wartawan Jakarta (PWJ). Hadir pula mantan Ketua YLBHI, Patra Zein.
Dalam kesempatan itu, Rizal Ramli mengingatkan peran penting pers sebagai pilar keempat demokrasi harus konsisten dalam komitmen untuk menjaga demokrasi. Terlebih lagi, kata dia, memasuki tahun politik pers harus tetap independen, tidak berpihak pada kubu capres dan caleg mana-pun.
“Produk jurnalistik bukanlah propaganda politik. Jadi, kalau kawan-kawan jurnalis masih merasa sebagai jurnalis, sebaiknya tidak terjebak pada dukung mendukung capres atau caleg. Produk jurnalistik sifatnya memberikan informasi secara obyektif yang dapat mencerdaskan masyarakat. Selain itu, daya kritis harus lebih tajam agar pemerintah mampu berbenah,” ujar Rizal Ramli dikutip dari keterangan yang diterima redaksi, Senin (10/12/2018).
Baca juga: Bunuh Diri Massal Pers Indonesia
Menurut Rizal Ramli, pemberitaan yang obyektif juga harus berdasarkan investigasi berdasarkan data dan fakta yang kuat, agar tidak menjadi pemberitaan bohong atau hoax.
“Doorstop (wawancara langsung narasumber) memang hal yang biasa dilakukan jurnalis. Tapi, sebaiknya harus ada kroscek lagi, jangan sampai justru ‘dimanfaatkan’ narasumber tersebut. Misalnya soal klaim pemerintah soal terlampauinya target penerimaan negara, apa benar demikian?,” tutur Rizal Ramli.
Dalam kesempatan yang sama, Patra Zein berpendapat, untuk menjaga independensi pers harus ada regulasi yang mengatur soal pembatasan pemilik media dalam mengatur keredaksian.
“Kadang wartawan juga tersandera dengan kebijakan pemilik media. Inilah yang menjadi kegalauan wartawan. Oleh karena itu, harus ada regulasi yang mengatur pemilik media tidak boleh intervensi redaksi,” tutur Patra Zein.
Sementara itu, Tri Wibowo Santoso berpendapat, tahun politik tidak hanya menjadi ujian bagi wartawan untuk menjaga independensinya saja. Tapi, sambung pria yang karib disapa Bowo ini, yang harus diperhatikan adalah keselamatan bagi wartawan terhadap kemungkinan-kemungkinan intimidasi dari pihak tertentu yang tidak suka dengan pemberitaan yang ditulis wartawan tersebut.
“Jangan sampai dampak dari pemberitaan wartawan membuat pihak tertentu menjadi geram, dan yang dijadikan sasaran adalah wartawan yang menulis berita. Ini yang sering menjadi masalah, perlindungan terhadap wartawan masih kurang,” tandasnya.
(nvh/anm)
Editor: Almeiji Santoso
