Connect with us

Politik

Rizal Ramli: Masyarakat Tak Suka Ketidakadilan, Tak Perlu Diajari Soal Rekonsiliasi

Published

on

Ekonom Senior, Rizal Ramli. (Foto: Romadhon/NUSANTARANEWS.CO)

Ekonom Senior, Rizal Ramli. (Foto: Romadhon/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ekonom senior, Rizal Ramli menyatakan masyarakat Indonesia tidak perlu diajari soal rekonsiliasi karena keterbukaan dan transparansi penyelenggara pemilu dengan sendirinya akan membuat rakyat sukarela untuk rekonsiliasi pasca pemilihan umum.

Pernyataan tersebut disampaikan Rizal Ramli dalam program Catatan Demokrasi TVOne, Selasa (29/4) yang membahas soal pernyataan Mahfud MD yang menuding Prabowo Subianto memang di provinsi-provinsi yang dulunya daerah kelompok garis keras dalam hal beragama.

Dalam sebuah video berdurasi 1 menit 21 detik, Mahfud MD menyebut setidaknya ada lima provinsi di Indonesia yang dulunya bersemayam kelompok garis keras dalam hal beragama di antaranya Jawa Barat, Aceh, Seulawesi Selatan dan Sumatera Barat. Kata Mahfud, Prabowo hanya menang di daerah-daerah yang merupakan bagian dari NKRI tersebut.

Baca juga: Narasi ‘Pendukung Prabowo Islam Garis Keras’ Kembali Ciptakan Polemik

Baca juga: Karni Ilyas Koreksi Mahfud MD Soal Wilayah Islam Garis Keras

“Selama kita terbuka dan transparan, rakyat bisa terima kok, dan kalau itu terjadi bangsa kita dengan gampang melakukan rekonsiliasi,” tegas Rizal Ramli.

Karenanya, KPU diminta bersikap terbuka dalam setiap laporan yang dilaporkan masyarakat selama proses Pemilu 2019. Terlebih, momen pesta demokrasi tahun dipandang sebagai pemilihan umum paling buruk dalam sejarah bangsa Indonesia.

Loading...

“Bangsa kita paling tidak suka ketidakadilan, apakah itu dalam bentuk kecurangan atau ketidakmampuan teknis. Misalnya, dalam kasus pemilu ini, kami minta sistem IT KPU diaudit yang benar, audit forensik. Ketahuan nanti kalau ada permainan dan lain-lain,” ujar Rizal Ramli.

(eda)

Editor: Eriec Dieda

Terpopuler