NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas tegas menolak rencana restrukturisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan skema penyertaan modal negara berbentuk nontunai (inbreng).
“Kami menolak keras pengelolaan (holding BUMN) dengan konsep inbreng dan skema yang menimbulkan keraguan dan melemahkan penguasaan negara,” ujar Yaqut menanggapi polemik rencana pembentukan holding BUMN dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (6/2/2018).
Sebabnya, pria yang akrab disapa Gus Tutut itu juga menolak modifikasi hukum dan mengabaikan peraturan-peraturan perundang-undangan, khususnya UU BUMN, UU Keuangan Negara dan terutama UUD 1945. Artinya, pihaknya mendukung pengelolaan sektor Migas oleh BUMN dengan penyertaan negara secara langsung.
“Kami juga dukung hilirisasi tambang dan pembangunan profesional dan transparansi dari holding BUMN tambang, khususnya dalam rangka alih penguasaan PT. Freeport Indonesia,” kata Yaqut.
Pimpinan GP Ansor itu menambahkan, intinya ia menghendaki Holding BUMN dibentuk dengan kehati-hatian yang tinggi dan kecermatan analisis yang baik dalam menimbang efektivitas dan manfaat BUMN bagi rakyat sebesar-besarnya.
Pewarta/Editor: Achmad S.
