Connect with us

Politik

Rerizal: Pencairan Dana Desa Harusnya Gunakan Formulasi Khusus

Published

on

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal/Foto Nusantaranews

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal/Foto Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Formula pencairan dana desa dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Sebab, pembagian alokasi dana desa dengan perbandingan 90 berbanding 10 menjadikan besaran yang diterima setiap desa menjadi timpang.

Di Sumatera Barat, misalnya, satu Desa atau Nagari memiliki luas wilayah sebesar 5-10 kali desa di provinsi lain. Konsekuensinya, Dana Desa untuk Sumatera Barat yang berjumlah penduduk 5,6 juta jiwa mendapatkan alokasi dana desa yang lebih kecil dibanding dengan provinsi Bengkulu yang luas wilayahnya lebih kecil dan jumlah penduduknya hanya sekitar 2 juta jiwa.

Anggota Komisi XI DPR RI Refrizal menjelaskan, formulasi alokasi dana desa saat ini merujuk pada PP Nomor 22 Tahun 2015 dimana diatur alokasi 90 persen total dana desa dibagi secara rata keseluruh desa sedangkan 10 persen lainnya dibagi berdasarkan kriteria tertentu seperti jumlah penduduk, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis.

“Seharusnya, Dana Desa untuk beberapa daerah menggunakan formulasi khusus dalam menentukan besarannya. Sehingga, tujuan dari adanya alokasi dana desa menjadi tepat sasaran,” ujar Refrizal, Selasa (18/7).

Menurut Refrizal, terkadang suatu aturan hanya cocok digunakan untuk satu daerah tetapi tidak pas diterapkan di daerah lain. Idealnya, kata dia, skema alokasi Dana Desa memperhatikan ketentuan spesifik kewilayahan dan juga kearifan lokal suatu daerah.

“Kementerian Keuangan saat ini mengklaim, skema 90 persen : 10 persen yang digunakan saat ini merupakan opsi terbaik di mana rasio perbedaan antara dana desa tertinggi dan terendah yang paling kecil,” tambah Refrizal.

Politikus PKS ini mengatakan, skema baru alokasi Dana Desa harus menampung aspirasi dari seluruh stakeholder. Sehingga, pemerintah diharapkan dapat segera membuat aturan baru yang lebih representatif dalam menentukan alokasi dana desa.

“Diharapkan dengan adanya skema baru, distribusi dana desa dapat lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dimasing-masing desa,” pinta Refrizal

Diketahui, sebagai konsekuensi dari UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sejak 2015 pemerintah sudah menyalurkan dana desa ke seluruh Indonesia. Di tahun 2016, pemerintah menaikkan jumlah dana desa menjadi Rp47 Triliun dari sebelumnya sebesar Rp 28,7 Triliun di tahun 2015. Dengan besaran alokasi sebesar Rp 47 Triliun, diproyeksikan masing-masing desa pada tahun 2016 akan mendapat alokasi sebesar Rp 500 juta. (Achmad)

Terpopuler