NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) melalui Pusat Pengembangan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan (PPSDK) menyelenggarakan Seminar Internasional Kebahasaan pada 9—12 Juli 2019 di Jakarta.
Seminar ini mengusung tema “Memajukan Peran Bahasa dalam Kancah Kontemporer Bahasa Indonesia: Penguatan Strategi dan Diplomasi Kebahasaan di Berbagai Bidang”; dan terdiri atas empat subtema, yaitu Kebinekaan Bahasa, Bahasa dan Pengajaran, Penerjemahan, dan Forensik Kebahasaan.
Seminar Internasional Kebahasaan ini melibatkan 10 narasumber ahli di bidang kebahasaan yang terdiri atas empat pakar kebahasaan dari luar negeri dan 6 pakar dari dalam negeri. Empat pakar kebahasaan dari luar negeri tersebut adalah Prof. Dr. Dr. H.C Juliane House pakar penerjemahan dari University of Hamburg, Prof. M.A.F. Klamer pakar kekerabatan bahasa dari Universiteit Leiden, Assoc. Prof. Pauline Jones, Ph.D. pakar pengajaran bahasa dari Wollongong University, dan Assoc. Prof. Georgina Heydon pakar forensik kebahasaan dari RMIT University.
Pakar kebahasaan dari dalam negeri yang turut berbicara pada seminar ini adalah Prof. Emi Emilia, M.Ed., Ph.D, Prof. Dr. Sutrisna Wibawa, Prof. Mahsun, M.S., Prof. Riyadi Santosa, M.Ed., Ph.D, Prof. Dr. Amrin Saragih, M.A., serta Helena Agustien, M.A., Ph.D.
Baca Juga:
- Diplomasi Kebahasaan, Strategi Kemendikbud Perkuat Posisi Bahasa Indonesia
- Seminar Internasional Kebahasaan Pendukung Program Internasionalisasi Bahasa Indonesia
- Bahasa Indonesia Faktor Kunci Membangun Integrasi Sosial
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta, Sutrisna Wibawa, yang membawakan materi berjudul “Media Sosial Sebagai Sarana Diplomasi di Era Milenial” mengungkapkan bahwa penggunaan media sosial dapat berfungsi sebagai diplomasi publik yang merupakan alat ‘kekuatan lunak’ (soft power) untuk memengaruhi audiens dalam membuat keputusan dan dapat berinteraksi dengan pesan pada platform yang sama. Kemudian juga dapat mendorong audiens untuk menyebarluaskan konten, dan membuat jaringan di kalangan mereka sendiri.
“Keberhasilan diplomasi ditandai banyaknya respon suka (like) dan komentar (comment) pada gambar dan keterangan gambar (caption) yang dibuat,” kata Sutrisna.
Sehingga keberadaan Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan di media sosial dipandang sangat tepat. Guru Besar Filsafat Jawa ini berharap konten-konten positif mengenai kebahasaan dan kesusastraan yang disebarluaskan lebih menggaet generasi milenial, yaitu generasi Y (lahir sekitar tahun 1980 sampai dengan 1995) generasi Z (lahir sekitar tahun 1995 sampai 2010).
“Media sosial memang dirancang bukan untuk hal-hal serius dan berat. Tetapi kita juga bisa menggunakannya sebagai media untuk mencari dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Cuma kemasannya, penyajiannya harus dibuat ringan dan menyenangkan,” pesan Sutrisna.
Pemahaman yang sama diungkapkan Pradipta Dirgantara, salah satu pemakalah dalam seminar internasional kebahasaan ini. Ia mengakui peran media sosial sangat penting dalam pengembangan program diplomasi kebahasaan. Dicontohkannya, program Kalawarta yang disiarkan oleh TVRI Jawa Barat yang sempat diasuhnya menggunakan Facebook untuk meningkatkan interaksi dengan audiens. Dengan demikian, program tersebut selain dapat dinikmati oleh pemirsa di wilayah Jawa Barat, juga dapat dinikmati oleh audiens di luar negeri.
“Kira-kira satu dari sepuluh penonton acara kita menonton dari luar negeri melalui streaming. Mereka orang Sunda yang tinggal di luar negeri yang kangen mendengar percakapan dalam bahasa Sunda,” ujar Pradipta yang membawakan materi dari penelitian fenomologi berjudul “Interaksi dan Penggunaan Bahasa Sunda Dalam Program Kalawarta TVRI Jawa Barat”.
Lebih lanjut, Pradipta berharap agar semakin banyak media televisi lokal mengangkat program kebahasaan. Misalkan berita atau gelar wicara yang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Dan media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan interaksi penonton yang juga merupakan warganet yang didominasi milenial.
“Sebanyak 26 persen dari penonton punya aktualisasi diri sebagai bahasa daerah yang bisa dibanggakan. Jadi ketika mereka ngomong, mereka bangga pakai bahasa daerah,” ujar Pradipta saat menjelaskan penelitiannya.
Menurutnya, akun media sosial pemerintah memang perlu membangun kedekatan dengan warganet yang didominasi generasi milenial. Namun, ia berharap agar akun-akun tersebut tidak terjebak dengan tren penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik saat berinteraksi dengan warganet. Serta dapat memberikan teladan penggunaan bahasa yang baik dan benar.
Gaya bahasa yang digunakan akun media sosial pemerintah tidak harus selalu formal. Tetapi bisa informal, dengan tetap menjaga kaidah atau elemen dasar dalam berbahasa. Karena hal tersebut cukup esensial agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
“Intinya, tidak kaku dan proporsional,” pungkas alumni Duta Bahasa ini. (red/nn)
Editor: Achmad S.
