NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Adanya penumpang gelap pada jajaran komisioner terpilih Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Timur dan 7 komisioner cadangan KPID Jawa Timur periode 2021-2024 mulai terendus.
Alhasil, KPID sebagai sarana pekerjaan bukan sarana pengabdian. Banyak dari mereka yang berasal dari titipan partai politik tertentu.
Hal itu terlihat sejak nama-nama calon komisioner KPID masuk dalam ranah pembahasan DPRD Jatim. Tarik menarik kepentingan antar fraksi memang mulai terasa.
Hal itu disampaikan Aktivis Milenial Peduli Jawa Timur, Yusfan Firdaus, Selasa (28/9). Ia menyampaikan pemilihan di komisi A DPRD Jatim tidak menggambarkan tentang kualitas penyiaran.
“Kami meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk membatalkan hasil pemilihan di komisi A DPRD Jatim. Gubernur harus lebih bijaksana dalam mengasilkan sesuatu yang berkualitas, tidak hanya melihat dari kepentingan komunal, tetapi harus mengedepankan nilai-nilai integritas,” katanya.
Yusfan berharap betul kepada orang nomor satu di Jatim untuk membatalkan hasil tersebut. Pasalnya, penumpang gelap ini adalah mereka yang tidak memiliki dedikasi dan pengabdian untuk memajukan bidang penyiaran di Indonesia, khususnya di Jatim.
“Lebih pada hasil intrust daripada trust yang menggambarkan dengan kualitas penyiaran. Karenanya, kami mengharapkan agar Gubernur Jatim untuk membatalkan hasil tersebut,” ungkapnya.
Hasil temuan, lanjut dia, sebagai partai yang banyak menempatkan anggotanya di komisi A DPRD Jatim, PDIP dan PKB meminta agar calon komisioner yang lolos nantinya adalah dari titipan mereka. Dari total 7 komisioner, 2 partai ini memaksakan masing-masing mendapatkan 4 orang (PDIP), 3 Orang (PKB) jatah kursi di Komisioner KPID Jatim.
“Sehingga praktis lembaga KPID Jatim bisa dikuasai oleh partai besar di Jatim yakni PDIP dan PKB. Bila kedua partai ini yang menguasai maka arah kinerja KPID ke depannya juga tidak lepas dari kepentingan kepentingan kedua partai ini,” paparnya.
Di sisi lain, kata Yusfan, kualitas tentang penyiaran tidak diindahkan oleh kedua partai politik mereka. Dari 7 nama yang akan diusung oleh mereka, tidak ada satupun dari praktisi penyiaran.
“Tentu ini menjadi pertanyaan besar tentang integritas dan kualitas kinerjanya. Mereka yang di paksa untuk lolos adalah dari background organisasi yang memiliki kedekatan dengan kedua partai ini,” terangnya.
Senada, Ketua Umum Milenial Peduli Jawa Timur, Muhshi Ramdlan juga menuturkan hal yang serupa, bahwa Proses Pemilihan Komisioner KPID Jatim yang dilaksanakan di DPRD Jatim sangat tidak sesuai dengan harapan Masyarakat Jatim.
“Terbukti dengan tidak adanya kapasitas penyiaran yang dimiliki oleh 6 orang yang dianggap dan dinyatakan lolos oleh Anggota DPRD Jatim Komisi A. Tentu hal ini perlu ada sebuah evaluasi,” katanya.
“Harapannya Ibu Gubernur Jawa Timur yang kami cintai dapat membatalkan hasil keputusan tentang Komisioner KPID Jatim,” pinta Muhshi.
Sebagai contoh, nama yang lolos yakni Romel Masykuri memiliki background mahasiswa magister ilmu politik Universitas Airlangga. (setya)
