EkonomiHankamHukumPolitikTerbaru

Reklamasi Teluk Jakarta: Pilih Kedaulatan Negara atau Kedaulatan Kaum Pemodal?

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Semua telah bersepakat, menjaga kedaulatan NKRI adalah harga mati. Jargon ini bahkan telah menjadi populer di kalangan masyarakat.

Segala hal yang mencoba untuk mencaplok kedaulatan negara sudah barang tentu wajib ditentang dan dilawan. Semua juga pasti bersepakat.

Menurut Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, proyek reklamasi teluk Jakarta adalah salah satu fenomena pencaplokan kedaulatan NKRI. Pasalnya, kedaulatan modal dan korporasi justru dikedepankan pemerintah pusat dan para elit negara ketimbang menjaga kedaulatan negaranya sendiri. Dan hal itu ditandai dengan pencabutan moratorium reklamasi oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 5 Oktober 2017 lalu. Padahal, moratorium yang diterbitkan oleh Menko Maritim sebelumnya, Rizal Ramli dilatar belakangi karena proyek ini sejak awal mengandung banyak masalah.

“Pemaksaan tersebut patut ditengarai karena dominannya pengaruh korporasi dan pemilik modal. Artinya pada kasus ini kedaulatan negara telah dilangkahi oleh kedaulatan modal dan korporasi. Suatu kondisi yang sangat menyakitkan bagi sebuah negara merdeka. Negara yang seharusnya berdaulat untuk kepentingan rakyat,” kata PP Pemuda Muhammadiyah di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Baca Juga:  Suara Terbesar se Jatim Tingkat Propinsi, Gus Fawait: Matursuwun Masyarakat Jember dan Lumajang

Celakanya, para elit negara tampaknya lebih suka memilih pemodal dan korporasi ketimbang kedaulatan negaranya, tanah tumpah darah yang telah diperjuangkan dengan taruhan nyawa oleh para founding fathers.

“Kami memandang bahwa proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah saatnya dihentikan. Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia sudah seharusnya mengambil sikap untuk menghentikan polemik dan kontroversi tiada ujung di masyarakat. Kondisi ini membutuhkan pemimpin yang hadir sebagai pemberi solusi dan kepastian,” katanya.

Bola panas soal kedaulatan negara di proyek reklamasi teluk Jakarta kini berada di tangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang baru, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. (red)

Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 11