Connect with us

Hankam

Reklamasi Teluk Jakarta Dinilai Kangkangi Kedaulatan Negara

Published

on

Diskusi publik bertajuk Benang Kuust Reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, jumat (17/11/2017). Foto: Istimewa

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mega proyek reklamasi Teluk Jakarta telah menjadi isu nasional yang penuh kontroversi. Pencabutan moratorium oleh Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan pada tanggal 5 Oktober 2017 makin mengundang polemik. Padahal moratorium yang diterbitkan oleh Menko sebelumnya Rizal Ramli dilatari karena proyek ini sejak awal mengandung banyak masalah.

Di sisi lain, Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sejak awal berkomitmen ingin menghentikan proyek ini.

Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup menilai, di balik konroversi tersebut proyek reklamasi ini menyimpan banyak masalah besar yang serius.

“Pertama, betapa proyek ini begitu dipaksakan dengan menabrak semua aturan yang ada, mengabaikan kepentingan lingkungan dan kehidupan nelayan. Pemaksaan tersebut patut ditengarai karena dominannya pengaruh korporasi dan pemilik modal. Artinya pada kasus ini kedaulatan negara telah dilangkahi oleh kedaulatan modal dan korporasi. Suatu kondisi yang sangat menyakitkan bagi sebuah negara merdeka. Negara yang seharusnya berdaulat untuk kepentingan rakyat,” kata Ketua PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Andi Fajar Asti dalam sebuah diskusi publik di Jakarta, Jumat (17/11/2017).

Andi mengatakan, dari aspek lingkungan reklamasi teluk Jakarta jelas berpotensi besar memperparah banjir di daratan Jakarta, merusak ekosistem laut, pencemaran perairan Pantai Utara Jakarta dan Kepulauan Seribu. Di sisi lain, pengerukan pasir untuk timbunan pulau reklamasi di kawasan Pulau Seribu, Banten dan daerah lainnya menjadi problem lingkungan serius yang tak kalah besar bahaya kerusakan yang ditimbulkannya. Setidaknya di kalangan akademisi kelayakan proyek ini masih penuh perdebatan.

Loading...

“Praktek reklamasi ini bertentangan dengan prinsip pembangunan yang harus mengedepankan kepentingan rakyat. Proyek ini hanya akan menguntungkan pengembang, pemilik modal dan segelintir orang. Artinya proyek ini hanya akan dinikmati oleh kelompok elit. Sementara rakyat banyak justru makin kesulitan, terutama rakyat dan nelayan di Pantai Utara Jakarta dan Kepulauan Seribu,” paparnya.

Baca Juga:  Demi Kedaulatan Negara, Operasi Keamanan Laut Harus Jadi Priotitas Pemerintah

Berdasarkan kenyataan dan fakta tersebut, PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup mendesak proyek reklamasi Teluk Jakarta sudah saatnya dihentikan.

“Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia sudah seharusnya mengambil sikap untuk menghentikan polemik dan kontroversi tiada ujung di masyarakat. Kondisi ini membutuhkan pemimpin yang hadir sebagai pemberi solusi dan kepastian,” kata sekretaris PP Pemuda Muhammadiyah Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Perdi Kasman menambahkan.

Menurutnya, adapun mengenai pulau-pulau reklamasi yang sudah terlanjur dibangun perlu dikaji secara mendalam dan objektif. Jika hasil kajian memang layak dipertahankan maka ia dipertahankan dan digunakan untuk sebesar besar kepentingan publik.

“Namun jika kajian yang objektif menyatakan tidak layak dipertahankan, maka solusinya pulau-pulau itu harus diratakan dan dikembalikan pada kondisi semula yang tidak membahayakan lingkungan alam untuk jangka panjang,” pungkasnya. (red)

Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler