Refleksi Idul Adha dan Proklamasi Kemerdekaan RI: Pengorbanan Ekonomi dan Kemerdekaan Bangsa
Momentum Hari Raya Idul Adha 10 Zulhijjah 1440 H (11 Agustus 2019) yang bertepatan dengan bulan peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia,17 Agustus 2019 ke-74 Tahun sepertinya bukanlah sebuah waktu perayaan kebetulan yang terjadi begitu berdekatan dalam bulan yang sama. Jarak waktu enam hari di antara perayaan kedua peringatan penting bagi ummat Islam secara khusus dan rakyat Indonesia serta bangsa Indonesia secara umum adalah sinyal dari Tuhan Yang Maha Esa atas dua kata kunci (keyword) yang saling berkaitan dalam upaya mencapai suatu tujuan bersama yaitu pengorbanan dan kemerdekaan.
Selama 5 tahun terakhir pengelolaan ekonomi disemua sektor yang dikendalikan oleh tim ekonomi kabinet kerja, tak satupun sasaran (target) pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki Presiden Joko Widodo dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya mampu berada dikisaran angka 4,75-5,1 persen per tahun, alih-alih masih bisa mencapai angka 6 persen pada masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, walaupun paradigma tim ekonomi kabinetnya masih arus utama (mainstream) kapitalistik dan liberalistik.
Sebagaimana banyak tulisan di berbagai media cetak dan elektronik dari para ekonom arus utama termasuk penegasan yang disampaikan oleh otoritas ekonomi pemerintahan Kabinet Kerja pimpinan Presiden Joko Widodo bahwa terdapat ancaman krisis dan resesi perekonomian dunia yang akan berdampak pada Indonesia. Namun berdasar analisa kami, maka krisis ekonomi dan resesi tidak akan terjadi di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tentu dengan prasyarat semua komponen bangsa mampu mengambil hikmah atas Pengorbanan Ekonomi dan kaitannya dengan Kemerdekan yang telah dicapai bangsa Indonesia oleh para pendahulu (pejuang dan pendiri bangsa)
Kurban dan Keadilan
Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengkonfimasi buruknya kinerja tim ekonomi dengan menyampaikan laporannya, bahwa neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari 2019 mengalami defisit sebesar USD 1,16 Miliar. Defisit ini menjadi yang terparah sejak Tahun 2014, untuk periode yang sama.
Pada Januari 2014, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit USD 443,9 juta, Januari 2015 surplus USD 632,3 juta, Januari 2016 surplus USD 114 juta, Januari 2017 surplus USD 1,4 miliar dan pada Januari 2018 defisit sebesar USD 680 juta.
BPS menyampaikan faktor penyebab defisit neraca perdagangan pada bulan Januari 2019 yang begitu besar cukup banyak, salah satunya adalah terkait harga komoditas di pasar internasional yang turun seperti produk CPO. Akibatnya, meski secara volume ekspor Indonesia naik, namun secara nilai mengalami penurunan karena harga komoditas yang juga turun.
Termasuk dalam hal ini adalah volume ekspor batubara yang masih naik, tapi karena harganya juga turun, maka kenaikan volume tak berpengaruh signifikan dalam memperbaiki neraca perdagangan dan ini adalah tantangan besar yang harus segera dibenahi. Selain itu, juga terjadi penurunan harga karet dunia yang membuat nilai ekspor komoditas tersebut juga mengalami kondisi yang sama.
Pada bulan Mei 2019 berdasar laporan BPS, defisit migas Indonesia mencapai US$ 980 Juta, meskipun sektor non migas mengalami surplus sebesar US$ 1,19 Miliar. Indonesia juga masih mengandalkan ekspor Liquid Petroleum Gas (LPG), padahal permintaan global untuk komoditas ini tidak terlalu signifikan. Otoritas ekonomi malah cenderung reaktif menanggapi kinerja makro ekonomi dan berapologi dengan terkesan menghindari masalah dan mengkambinghitamkan gejolak perekonomian global sebagai penyebabnya.
Lalu, apa hubungan menurunnya kondisi ekonomi Indonesia yang ditandai defisit (neraca perdagangan, transaksi berjalan dan APBN) dengan Hari Raya Idul Adha atau dikenal juga dengan Idul Hajj dan Idul Qurban dan pengorbanan dalam merebut kemerdekaan Indonesia? Apabila kita memahami aspek sejarah (historis) dari perayaan Idul Adha ini, maka ummat manusia di dunia akan teringat kisah teladan Nabi Ibrahim, yaitu ketika beliau diperintahkan oleh Allah SWT untuk menempatkan istrinya Siti Hajar bersama Nabi Ismail putranya, yang saat itu masih menyusui disuatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun.
Lembah itu demikian sunyi dan sepi tidak ada penghuni seorangpun. Nabi Ibrahim sendiri bahkan tidak mengetahui apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang memerintahkan untuk menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu di suatu tempat paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1600 km dari negaranya sendiri yaitu Palestina. Tapi baik Nabi Ibrahim, maupin istrinya Siti Hajar, menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakkal.
Seperti yang diceritakan oleh riwayat Islam (hadis) yang menjadi pedoman dan pandangan ahli sejarah, tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, lalu sang Ibu mencari air kian kemari sambil berlari-lari kecil (Sa’i) antara bukit Shafa dan Marwah sebanyak 7 kali. Pada akhirnya, Allah mengutus malaikat jibril membuat mata air Zam Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail kemudian memperoleh sumber kehidupan, atau tidak lagi kehausan.
Selain itu, Idul Adha juga disebut Idul Nahr artinya hari raya kurban atau penyembelihan seekor kibas atau kambing. Pelaksanaan kurban adalah untuk memperingati ujian paling berat yang menimpa Nabi Ibrahim atas perintah Tuhan, yaitu menyembelih anak kandungnya sendiri yang bernama Ismail. Perintah dari Tuhan ini adalah ujian terberat yang diterima Nabi Ibrahim atas anak kandungnya Ismail dan istrinya yang sebelumnya juga ditinggal dalam keadaan haus dan lapar di padang gersang.
Namun, karena ketaatan, tunduk dan patuh pada perintahNYA, maka Nabi Isnail sesaat sebelum disembelih pun diganti dengan hewan semblihan kibas (kambing), sebagai bukti pengorbanan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail serta bukti adanya keadilan Illahi. Akibat dari kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim dalam menghadapi berbagai ujian dan cobaan, Allah memberinya sebuah anugerah, sebuah kehormatan Khalilullah (kekasih Allah).
Begitu pula halnya dengan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Soekarna-Hatta atas nama rakyat Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, juga diperoleh melalui pengorbanan dan keikhlasan para pejuang dan rakyat Indonesia melalui jiwa raga serta harta benda yang dimiliki, sampai akhirnya Allah memberikan keadilan sebagai rahmatNYA.
Ketimpangan dan Pemerataan
Pekerjaan rumah ini adalah yang utama harus segera diatasi dan diselesaikan oleh Presiden Joko Widodo apabila ingin lebih tenang, aman dan damai dalam memerintah 5 tahun ke depan. Pemihakan terhadap BUMN dan Koperasi serta UMKM adalah menjadi keharusan dalam mengatasi ketimpangan ekonomi secara struktural dan sektoral. Tanpa perumusan kebijakan pemihakan (affirmative policy) pada ekonomi konstitusi, maka kegagalan implementasi sistem ekonomi arus utama kapitalisme-neoliberalisme yang telah dijalankan selama ini mustahil bisa mengatasi ketimpangan ekonomi bangsa.
Berdasarkan data kemiskinan yang dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS) angka kemiskinan pada bulan Maret 2019 memang mengalami penurunan pada tingkat ketimpangan pengeluaran atau gini rasio penduduk Indonesia. Tercatat rasio ketimpangan (gini ratio) pada bulan Maret 2019 adalah sebesar 0,382, yangmana angka ini turun 0,002 poin jika dibandingkan ketimpangan pada September 2018 sebesar 0,384 dan turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,389.
Jika dirinci berdasarkan wilayah atau daerah, rasio gini di perkotaan per Maret 2019 sebesar 0,393 turun dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,402. Sedangkan, rasio gini di wilayah pedesaan per Maret 2019 sebesar 0,317 turun 0,007 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 0,324.
Walaupun begitu, perubahan ketimpangan penduduk ini sangat dipengaruhi oleh besarnya pengeluaran antar kelompok penduduk. Apabila perubahan pengeluaran penduduk kelompok bawah lebih cepat dibandingkan dengan penduduk kelas menengah dan atas, maka ketimpangan pengeluaran membaik.
Namun demikian, berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), tercatat bahwa kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita per bulan pada periode September 2018 hingga Maret 2019 untuk penduduk kelompok 40 persen terbawah meningkat lebih cepat dibanding penduduk kelompok 40 persen menengah dan 20 persen teratas.
Tercatat kenaikan rata-rata pengeluaran perkapita September 2018–Maret 2019 untuk kelompok penduduk 40 persen terbawah, 40 persen menengah, dan 20 persen teratas berturut-turut adalah sebesar 2,48 persen, 0,71 persen dan 0,95 persen.
Menurut data BPS lagi, bahwa terdapat tiga Provinsi yang mencatat gini ratio tertinggi yaitu, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebesar 0,423, Gorontalo sebesar 0,407, dan Jawa Barat sebesar (0,402). Sedangkan provinsi dengan gini ratio terendah tercatat di Bangka Belitung sebesar 0,269.
Dan, dapat juga dipastikan, berdasar agenda politik nasional pada sekitar Januari-Maret 2019, maka penurunan rasio gini itu juga dicapai melalui kegiatan kampanye Pemilu 2019 yang saat itu sedang berjalan. Sementara itu, mengacu pada data BPS dan Susenas tersebut, kita berharap penurunan kemiskinan pada jalur memperbaiki rasio gini ini ke depan penurunanya tentu lebih disebabkan kinerja otoritas ekonomi kabinet kerja, bukan oleh kegiatan insidentil.
Untuk itu, ketimpangan yang saat ini masih terjadi ada baiknya mengambil pelajaran dan hikmah pengorbanan berkurban para Nabi dan para pejuang melawan kolonialisme sampai akhirnya memproklamirkan kemerdekan bangsa. Banyak permasalahan ekonomi bangsa yang saat ini dihadapi dapat diatasi melalui pengorbanan para pejabat negara dan pimpinan perusahaan di berbagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ketimpangan (rasio gini), defisit neraca perdagangan, migas dan transaksi berjalan (Current Account Deficit/CAD) dapat segera diselesaikan.
Hal itu dapat diupayakan melalui kebijakan rasionalisasi remunerasi (gaji dan tunjangan) secara struktural dan sektoral, efisiensi dan efektifitas dalam setiap alokasi anggaran program dan kegiatan kementerian/lembaga, mengurangi impor pangan dan subtitusi impor, memperluas kerjasama perdagangan dengan negara tujuan ekspor potensial di benua Asia-Afrika, rasionalisasi kebijakan sektoral investasi asing, serta membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah-daerah.
Bukan malah membuat prioritas pemindahan Ibukota Negara (IKN) ke wilayah Kalimantan yang membutuhkan dana Rp 900 triliun lebih, dan bukan sesuatu yang mendesak. Pengorbanan Ekonomi dan keikhlasan para pemimpin atau pejabat negara dengan mengambil pelajaran dan hikmah Idul Kurban dan perjuangan meraih kemerdekaan bangsa sangat dibutuhkan untuk memperbaiki kondisi ekonomi negara sehingga keadilan Tuhan akan hadir, ujian dan musibah beruntun akan berakhir.
Oleh: Defiyan Cori, Ekonomi Konstitusi
