Politik

Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,162 T, Bawaslu 3,430 T, dan PAM 967,605 Miliar

Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,162 T, Bawaslu 3,430 T, dan PAM 967,605 Miliar
Realisasi NPHD Pilkada 2020: KPU 10,162 T, Bawaslu 3,430 T, dan PAM 967,605 Miliar. Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto saat merilis, Senin (21/9).

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Realisasi NPHD Pilkada 2020. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Dirjen Bina Keuangan Daerah Mochamad Ardian Noervianto merilis hingga saat ini pertanggal 21 September 2020 Pukul  17.30 WIB, realisasi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada  2020 sebagai berikut: KPU sebesar Rp. 10,162,779,239,679,- Triliun atau 99,25%, Bawaslu Rp. 3,430,074,343,710,- Triliun atau 98,93%, Pengamanan Rp. 967,605,847,885,- Miliar atau 63,70% pada hari Senin (21/9).

Lebih lanjut, ia menuturkan untuk KPU bahwa ada 259 Pemda (didalamnya ada Prov Kalteng, Prov Kaltara, Prov Kalsel, Prov Sumbar, Prov Kepri, Prov Jambi, Prov Bengkulu, Prov Sulawesi Tengah dan Prov Sulawesi Utara) telah 100% transfer ke KPU.

“Terdapat 11 Pemda kabupaten/kota yang transfernya dibawah 100% [di dalamnya terdapat 3 Pemda kabupaten/kota yang transfernya masih dibawah 70% yaitu: Kota Bandar Lampung (66,67%) Kab. Boven Digoel (64,90%) dan Kab. Keerom  (45,00%)],” ungkap Ardian.

Untuk realisasi kepada Bawaslu Ardian menuturkan data sampai saat ini terdapat 258 Pemda (didalamnya ada Prov Kalteng, Prov Kaltara, Prov Kalsel, Prov Sumbar, Prov Kepri,  Prov Jambi,  Prov Bengkulu, Prov Sulawesi Tengah, dan Prov Sulawesi Utara) telah 100% transfer ke Bawaslu.

Baca Juga:  Gambarnya Banyak Dirusak di Jember, Gus Fawait: Saya Minta Maaf Kalau Jelek Gambarnya

“Terdapat 12 Pemda kabupaten/kota yang transfernya dibawah 100% ((didalamnya terdapat 3 Pemda kabupaten/kota yang transfernya kurang dari 70%, yaitu: Kota Bandar Lampung (63,16%), Kab. Keerom (63,16%) Kab. Waropen (57,33%)),” urai Ardian.

Secara keseluruhan, Ardian mengungkapkan rincian Pemda yang realisasinya belum mencapai 100% meliputi: Prov. Lampung: Kab. Way Kanan (KPU: 94,46%), Kota Bandar Lampung (KPU: 66,67%/Bawaslu: 63,16%); Prov. Kalimantan Timur: Kab. Paser (KPU: 93,73%); Prov. Sulawesi Selatan: Kab.Luwu Utara (Bawaslu: 76,02%); Prov. Maluku Utara: Kab. Halmahera Utara (Bawaslu: 79,08%); Prov NTT: Kab. Sumba Barat (KPU: 90,00%/Bawaslu: 90,00%), Kab. Timor Tengah Utara (KPU: 91,58%); Prov. Papua: Kab.Yalimo (KPU: 99,73%), Kab. Merauke (KPU: 90,00%/Bawaslu: 90,00%); Kab. Waropen (KPU: 75,00%/Bawaslu: 57,33%), Kab. Supiori ( Bawaslu: 87,50%), Kab. Boven Digoel (KPU: 64,90%/Bawaslu: 90,00%), Kab. Keerom (KPU: 45.00%/Bawaslu: 63,16%), Kab. Pegunungan Bintang (Bawaslu: 70,00%); Prov.Papua Barat: Kab. Raja Ampat (KPU: 80,74%/Bawaslu: 73,76%), Kab. Manokwari Selatan (Bawaslu: 99,98%).

Penganggaran untuk pengamanan sampai saat ini 114 Pemda (didalamnya ada Prov Sumbar, Prov Jambi dan Prov Kalteng) telah 100% transfer ke Pihak PAM.

Baca Juga:  Pemdes Pragaan Daya Membuat Terobosan Baru: Pengurusan KTP dan KK Kini Bisa Dilakukan di Balai Desa

Sehingga data terakhir yang dirilis Hari Senin 21 September 2020 pukul 17.30 WIB secara keseluruhan, baik KPU, Bawaslu dan Pengamanan, anggaran keseluruhannya sebesar Rp. 15,225,677,101,919,- Triliun realisasi sebesar Rp. 14,560,459,431,274,- Triliun atau 95.63% dan masih menyisakan anggaran yang belum ditransfer sebesar 665,217,670,645,- Miliar atau 4.37%. (Puspen Kemendagri).

Related Posts

1 of 3,049