NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Pemilu di kawasan Madura patut mendapat pengawasan ekstra karena dalam berbagai gelaran pilkada sering berlangsung kecurangan dan dilakukan secara massif, sistemik, dan terstruktur.
“Guna meminimalisasi praktik itu maka khusus di pemilu Madura dibutuhkan hadirnya banyak banyak lembaga pengawas termasuk pengawas ekstra ordinary secara massif dan menjangkau semua kawasan termasuk wilayah kepulauan guna meminimalisasi potensi kecurangan hasil pemilu,” ujar Surokim Abdussalam, dosen komunikasi politik Universitas Trunojoyo Madura, Sabtu (12/8).
Kehadiran pengawas ektra dalam pemilu Madura akan bisa meminimalisasi kecurangan massif dan sistemik,termasuk pelibatan aparat keamanan mengingat selama ini masyarakat juga memiliki respek yang tinggi terhadap pihak keamanan khususnya dari TNI.
“Dalam beberapa kali gelaran pemilu fenomena perolehan suara 100% itu tidak aneh di Madura, bahkan saksipun bisa jadi tidak memilih partai atau kandidat yang didukung, sungguh ajaib memang,” kata Surokim, peneliti Surabaya Survey Center (SSC).
Secara kultural, Surokim mengatakan pemilih tradisional patuh pada patronnya khusunya para kiai, mereka memiliki pengaruh kuat dan ditaati oleh semua kelompok, tanpa terkecuali para Bandar suara. Simpul operator sebenarnya ada dielit elit pemimpin lokal khususnya didesa. Karakter masyarakat Madura sangat menjaga harga diri, maka jika ada penegakan hukum serius sebagaimana dilakukan KPK akan bisa menjadi shock theraphy dan meminimalisasi kecurangan di level desa, kecamatan dan KPU.
” Secara kultur memang agak sulit menghapus praktik ini, butuh extra policy dan extra body untuk meminimalisasi kuasa dominan elit lokal ini,” terangnya.
Ditambahkan oleh Surokim,melalui berbagai upaya pengawasan dan edukasi politik diharapkan akan terjadi perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai perlunya pemilu demokratis sesuai dengan aspirasi masyarakat.
Pewart: Tri Wahyudi
Editor: Eriec Dieda
