NUSANTARANEWS.CO, Sumenep – Ratusan warga miskin Desa Jadung Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Madura Jawa Timur harus hidup dibawah garis kemiskian. Bahkan rumah yang mereka huni tidak layak ditempati, lantaran mereka tidak pernah mendapat bantuan dari pemerintah.
Menurut Ketua Forum Pemuda Desa (FORPEMDES) Jadung Subaidi mengatakan banyaknya warga miskin yang berada di desanya dilatarbelakangi oleh ketidakhadiran Pemerintah dalam melakukan memberantas kemiskinan.
Subaidi menuding di desa tersebut terdapat ratusan keluarga miskin yang hidup dengan rumah tidak layak huni (RTLH). Namun anehnya, selama ini program pemerintah baik daerah ataupun pusat tentang bantuan RTLH sudah banyak dikucurkan untuk warga miskin di berbagai desa.
Sebagai pemuda desa, Subet panggilan akrabnya Ketua FORPEMDES Jadung mempertanyakan komitmen Kepala Desa Jadung Sakur dalam mensejahterakan warganya. Diketahui, Pemerintah Daerah ataupun pusat tidak akan memberikan bantuan jika tidak ada usulan dari pihak desa.
“Yang saya pertanyakan usaha dan komitmen Kepala Desa Jadung dalam mengentaskan kemiskinan,” jelas Subet, Rabu, (10/1/2018).
Subet menegaskan jika dari sekian keluarga miskin yang ditemui di desanya, rata-rata rumah yang ditempatinya sangat tidak layak. Baik dari sisi kondisi bangunan yang terbuat dari gedek juga ukurannya yang kecil. Rumah tidak layak huni tersebut terdapat di Dusun Guwa desa setempat.
“Banyak data orang miskin di Desa Jadung. Namun tak pernah tersentuh bantuan pemerintah. Sebenarnya bukan tidak ada bantuan, namun bantuan tersebut salah sasaran dan ditenggarai ada unsur nepotisme dari pihak desa,” tegas pria kelahiran Jadung.
Sementara itu Kades Jadung Sakur ketika dikonfirmasi melalui telepon genggamnya mengakui jika memang ada banyak warganya yang berada digaris kemiskinan. Salah satu indikasinya mereka hidup di rumah yang tak layak huni.
Akan tetapi dia tidak menerima jika dituduh tidak perduli akan kondisi rakyatnya yang demikian. “Sebenarnya pada tahun 2015 mereka sudah diajukan bantuan rumah tetapi namanya bantuan kan tidak semua yang diajukan itu dapat,” jelas Sakur.
Dia menambahkan, bahwa hak mereka sebagai warga miskin sudah terpenuhi diantaranya beras dan program keluarga harapan (PKH) kecuali bantuan rumah. Dan sampai saat ini masih terus diupayakan.
“Untuk tahun 2018 sudah kami ajukan,” tuturnya.
Ketika ditanya soal realisasi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) apakah selama ini sebagian ada yang di alokasikan untuk pengentasan kemiskinan, Sakur mengatakan saat ini masih fokus pada pembenahan infrastruktur desa.
“Karena masih banyak jalan desa yang perlu diperbaiki,” pangkasnya. (ry)
Pewarta: Mahdi Alhabib
Editor: Romandhon