Connect with us

Terbaru

RAPBN 2017 Tak Realistis, DPR Bakal Siapkan RAPBN Tandingan

Published

on

Persoalan RAPBN 2017 yang tak Realistis/Ilustrasi foto nusantaranews
Persoalan RAPBN 2017 yang tak Realistis/Ilustrasi foto nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017 milik Pemerintah yang dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), baik dari penerimaan maupun alokasi belanja masih belum dan cenderung tidak realistis.

Pasalnya, menurut Heri, target penerimaan negara sebesar Rp1.495,9 triliun dan belanja sebesar Rp2.070,5 triliun masih terlalu tinggi untuk direalisasikan.

“Target penerimaan yang dipatok pemerintah mayoritas masih bergantung dari pajak, termasuk dari hasil Tax Amnesty,” ungkapnya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jum’at (19/8/2016).

Tidak realistisnya target RAPBN 2017 tersebut, lanjut Heri, dikarenakan hasil dari Tax Amnesty sampai saat ini masih jauh dari harapan. “Bayangkan saja, hasil Tax Amnesty yang sudah sebulan lebih, baru terkumpul Rp1,8 triliun. Bandingkan dengan pre order HP Samsung Galaxy Note 7 yang dalam 2 hari bisa sampai Rp2 triliun,” ujar Politisi dari Partai Gerindra itu menyindir.

Di samping itu, Heri mengatakan, belanja pemerintah dalam RAPBN 2017 juga akan lebih banyak tersedot pada belanja rutin dibanding pembangunan infrastruktur.

“Orientasi seperti itu mengancam pelaksanaan program-program penguatan ekonomi rakyat dan kesejahteraan masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan yang masih ada di angka 28 juta orang,” katanya.

Selanjutnya, menurut Heri, yang membuat heran adalah dalam nota RAPBN 2017 yang disampaikan Jokowi adalah tentang tingginya target capaian pemerintah, akan tetapi hanya ditopang dengan alokasi belanja yang lebih rendah. “Ini kan kurang masuk akal sehat. Dan kondisi itu bisa mengganggu kredibilitas dan trust atas postur APBN yang ada,” ungkap Heri keheranan.

Menurutnya, Postur APBN sepertì itu tidak akan mengubah banyak hal. Hal itu dikarenaka defisit keuangan negara yang hampir 3%, dan yang dibiayai utang hanya akan tersedot pada pembangunan infrastruktur yang bermakna sempit.

Baca Juga:  Pertumbuhan Ekonomi Rendah, DPR: Pemerintah Harus Berani Ubah Konsumsi ke Produksi

Oleh karena itu, Heri menambahkan, sepertinya pemerintah menihilkan makna infrastruktur sebagai pembangunan ketahanan ekonomi, daya beli, dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Sebab itu, kita perlu mempertimbangan ide dan masukan tentang perlunya postur APBN alternatif (tandingan) yang lebih berorientasi pada pembangunan ketahanan ekonomi rakyat yang riil sesuai konstitusi. Kembali ke jalan-jalan pembangunan kerakyatan yang benar-benar mengerti apa yang dibutuhkan rakyat, bila perlu DPR siapkan RAPBN tandingan biar masyarakat tahu mana yang lebih realistis,” katanya Tegas. (Deni)

Loading...

Terpopuler