Lintas Nusa

Rapat Paripurna LKPJ Bupati, DPRD Sumenep Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

dprd sumenep , paripurna, sumenep, nusantaranews
DPRD Sumenep menggelar rapat paripurna III tahun 2019. (Foto: M Mahdi/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, SumenepDPRD Sumenep menggelar rapat paripurna III tahun 2019. Agenda kali ini terkait laporan Panitia Khusus (Pansus) atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) bupati akhir tahun anggaran 2018.

Ketua Pansus, Nurus Salam mengatakan dalam rapat paripurna kali ini, DPRD Sumenep mengidentifikasi beberapa masalah dalam oraganisasi perangkat daerah. Dari evaluasi yang dilakukan oleh Pansus, kata dia, banyak masalah yang ditemukan. Ada masalah lama dari tahun sebelumnya, serta ada masalah baru yang ditemukan. Untuk itu, Bupati Sumenep diminta segera melakukan pembenahan atas masalah yang ada agar tidak bertambah masalah baru.

“Dari hasil diskusi anggota pansus ada beberapa catatan yang perlu dibenahi oleh Bupati Sumenep,” kata Salam, Senin (18/3/2019).

Catatan LKPJ Bupati Sumenep ada beberapa poin. Yakni klise pendapatan dan perencanaan yang kurang matang, permasalahan kesehatan yang kurang maksimal. Tidak ada sekala proritas untuk pembangunan jalan. Dari LKPJ itu yang menjadi sorotan utama ditemukan angka kemiskinan naik mencapai 7.000 jiwa di tahun 2017-2018.

Baca Juga:  Jamin Suntik 85 Persen Suara, Buruh SPSI Jatim Dukung Khofifah Maju Pilgub

“7.000 jiwa sangat besar, lantas bagaimana korelasi peningkatan kesejahteraan masyarakat terhadap APBD Sumenep,” ucap politisi partai besutan Prabowo, Gerindra.

Politisi Partai Gerindra menyebut seharusnya APBD Sumenep dapat meningkatkan kesejahteraan terhadap masyarakat, bukan malah sebaliknya angka kemiskinan hingga mencapai 7 ribu jiwa. ABPD Sumenep yang mencapai Rp 2 triliun lebih seharusnya mampu menekan angka kemiskinan.

“Lalu bagaimana dengan program yang dicanangkan pemerintah termasuk wirausaha muda seharusnya dapat mendorong peningkatan IPM. Jika kemudian program yang dilaksanakan ini tidak berdampak, hal ini menjadi sebuah dasar bagi legislatif untuk mendesak pemerintah belajar melakukan perencanaan dengan benar agar mendapatkan hasil yang maksimal,” papar Salam.

“Di tahun 2019 ini menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi Bupati Sumenep untuk menekan angka kemiskinan,” tambah pria yang akrab disapa Oyock ini.

Sekadar diketahui, dalam Paripurna penyampaian laporan Pansus dihadiri 28 anggota DPRD, sementara 22 lainnya berhalangan hadir, dilaporkan Sekretaris Dewan (Sekwan), dari total 50 wakil rakyat di parlemen, ada 22 anggota yang tidak hadir dengan rincian 4 orang izin, keterangan sakit 3 anggota, sementara 15 lainnya tanpa keterangan.

Baca Juga:  Pengumuman Pemenang Lomba Menulis Bertema ‘Pengamanan Aset Digital’

Pewarta: M. Mahdi
Editor: Eriec Dieda

Related Posts

1 of 3,087