NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Keterkejutan Presiden Jokowi mahalnya harga tiket pesawat yang belakangan menjadi polemik dinilai membuat publik juga tak kalah terkejut.
Presiden Jokowi merasa terkejut setelah mendengar laporan bahwa penjualan avtur di bandara Soekarno-Hatta dimonopoli Pertamina menyebabkan mahalnya tiket penerbangan sehingga akan mengganggu industri penerbangan di tanah air.
Bahkan Presiden Jokowi seolah memberi warning keras kepada Pertamina untuk memberikan harga yang sama dengan harga internasional. Jika tidak bisa, maka presiden akan memasukan kompetitor lain agar terjadi kompetisi.
“Publik merasa kaget melihat reaksi Presiden Jokowi atas mahalnya harga tiket pesawat yang belakangan telah menjadi polemik yang sangat serius,” ujar Direktur Eksekutif Indonesian Club, Gigih Guntoro, Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Sebelumnya, tudingan kepada Pertamina datang dari Kementrian ESDM, Menteri Perhubungan, Ketua Umum Indonesia National Air Carrier Association (INACA) yang notabene-nya adalah Dirut Garuda Indonesia karena telah melakukan monopoli penjualan avtur dengan harga tinggi di seluruh Indonesia yang menyebabkan mahalnya biaya tiket penerbangan.
“Tentu publik bertanya-tanya, seolah tidak ada mekanisme lain. Mengapa pemerintah gemar mengumbar konflik terbuka dengan Pertamina?,” imbuhnya.
Gigih heran polemik tingginya harga pesawat membuat para petinggi negara ramai-ramai mengeroyok Pertamina. Meskipun tudingan ke pertamina terlalu dini, kata dia, namun tudingan ini seakan memperlihatkan ada persoalan krusial tatakelola di Pertamina.
“Ataukah ada kepentingan lain untuk mengkerdilkan Pertamina sebagai BUMN strategis,” ucapnya.
Dia mengungkapkan, konflik terbuka ini sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya pernah terjadi Menteri ESDM dengan Pertamina terkait pembukaan SPBU swasta ‘Vivo’ yang menjual BBM subsidi lebih murah dengan Pertamina di wilayah Jakarta Timur. Justru pada Februari 2019 SPBU Vivo menjual BBM Ron 90 lebih mahal daripada yang dijual Pertamina.
“Tuduhan bahwa Pertamina melakukan monopoli penjualan avtur di dalam negeri tidak berdasar karena sampai saat ini belum ada produk hukum yang melarang penjualan avtur selain dari Pertamina,” terangnya.
(gdn/wbn)
Editor: Gendon Wibisono