NUSANTARANEWS.CO – Politik memang penuh kejutan. Di masa akhir pendaftaran, publik dibuat tercengang dengan keputusan Jokowi dan Prabowo. Demi menangkal stigma yang kental dengan pemerintahan anti Islam, Jokowi menggandeng kalangan ulama veteran, yaitu KH. Ma’ruf Amin sebagai pendampingnya (cawapres) menghadapi Pilres 2019. Sebelumnya, dugaan kuat Mahfud MD sebagai cawapres Jokowi. Perkiraan publik meleset. Eks Walikota Solo itu justru mendeklarasikan KH. Ma’ruf Amin sebagai cawapresnya. Nama Mahfud MD sebagai cawapres rupanya tak diamini oleh beberapa kalangan elit partai koalisi.
Manuver Jokowi memang cukup cerdas. Di saat sentimen anti Islam menguat terhadap dirinya, ia malah menggaeat kalangan Islamis ke dalam lingkarannya. Sebut saja Ngabalin, Din Syamsudin, Kapitra Ampera hingga KH. Ma’ruf Amin. Mereka adalah di antara tokoh gerakan 212 yang cukup fenomenal dua tahun silam. Hal itu cukup mematahkan opini yang berkembang selama ini. Sekali dayung dikayuh dua tiga pulau terlampaui. Memilih ulama sekaligus memenangi hati dan suara umat. Pemerintahannya tidak anti Islam, pro ulama, dengan menjadikan cawapres, dan mencoba meraih dukungan umat melalui tokoh dari salah satu ormas terbesar di nusantara.
Kejutan juga terjadi di kubu oposisi. Umat yang sudah menanti–nanti seperti dibuat gigit jari. Upaya menduetkan latar milter–religi pupus sudah. Prabowo justru meminang mantan kader sekaligus wakil gubernur DKI sebagai cawapresnya. Pun dengan Demokrat. Tudingan ‘jenderal kardus’ sempat disematkan pada Prabowo. Gonjang–ganjing pecah kongsi menguat. Hingga di last minute, akhirnya Demokrat menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo–Sandi. PKS dan PAN pun memilih legowo dengan keputusan sang jenderal.
Prabowo mengungkapkan alasan tidak mengambil ijtima ulama karena ingin menjaga keutuhan umat. Ia tak ingin umat diadu dengan dua kubu yang saling mencalonkan ulama. Di sisi lain, sebagai upaya menyelamatkan ekonomi Indonesia yang kian kritis, Sandiaga Uno disebut pilihan paling tepat dan logis. Sebab, ia berlatar pebisnis dan keshalehan individualnya yang tak pernah lepas puasa Senin–Kamis, menjadi nilai positif untuk memikat suara umat Islam serta kaum milenial. Pemimpin tegas berlatar jenderal dan wakil shalih berlatar bisnis. Komposisi pas untuk umat.
Di level pendukung, intensitas adu argumen pasti meningkat tajam. Narasi ‘cebong’ dan ‘kampret’ akan terus mewarnai. Masing–masing pendukung ambil bagian. Mengorek dan meneliti setiap inci jejak ‘hitam’ pihak lawan. Bukan saling menjatuhkan atau melakukan kampanye hitam. Namun adu kriteria jagoan yang paling layak menduduki tampuk kepemimpinan.
Tak ada kamus abadi dalam demokrasi. Jokowi yang terkesan menjauhi ulama dan anti Islam justru memilih ulama sebagai pendampingnya. Prabowo sebagai capres pilihan ulama, justru meninggalkan rekomendasi ijtima ulama. Umat tak perlu heran. Berbagai kepentingan akan mempengaruhi alur cerita politik ini. Akankah happy ending, sad ending atau malah twist ending?
Yang jelas, posisi penonton menjadi satu-satunya hak umat. Duduk manis menyaksikan perlombaan politik hingga final. Berkontribusi memenangkan salah satu pihak. Berpartisipasi di bilik suara saat puncak perlombaan. Lalu berakhir dengan menagih janji-janji kampanye kala terpilih pemenangnya. Ini bukan tentang menjadi pemenang dan penguasa. Tapi tentang amaliyah kepemimpinan yang dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT. Dan bukan pula tentang kemenangan Islam, tapi kemenangan di balik kotak suara.
Penulis: Chusnatul Jannah, Lingkar Studi Perempuan dan Peradaban
Catatan: Artikel ini sepenuhnya menjadi tanggungjawab penulis seperti yang tertera, dan tidak menjadi bagian dari tanggungjawab redaksi nusantaranews.co
