NUSANTARANEWS.CO – Rais Aam PBNU, KH Maruf Amin telah memberikan masukan kepada Presiden Joko Widodo, agar berkenan mengikuti skema rujuk nasional. Rujuk nasional, menurut Kyai Ma’ruf, dimaksudkan untuk menghilangkan rasa saling curiga. Lebih dari itu, di dalam masyarakat Indonesia khususnya, diperlukan kehidupan yang harmonis antar-seluruh warga negara. Baik dalam konteks kehidupan sosial maupun politik.
“Semua ini akan terwujud jika seluruh warga negara menyadari perlunya toleransi tasamuh akan keragaman masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial maupun politik,” ujar KH Maruf Amin, Jum’at (2/12/2016).
Menurut Kyai Ma’ruf, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberi respon positif terhadap gagasan dialog Nasional untuk mencapai rujuk nasional, dalam pertemuan khusus Presiden Jokowi bertemu khusus dengan Maruf Amin, Rabu (30/11/2016), di Istana Negara.
“Presiden telah meminta penjelasan tentang konsep rujuk nasional. Dalam pertemuan itu, Presiden setuju untuk mewujudkan rasa toleransi semua pihak, hidup yang rukun sulit rasanya terwujud,” imbuhnya.
Sebaliknya, lanjut dia, yang terjadi adalah konflik antar-kelompok masyarakat yang sebenarnya tidak diinginkan oleh setiap orang. Inilah yang mendasari perlu adanya suatu rujuk nasional, melalui dialog tadi.
Ma’ruf Amin menambahkan, masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius. Menurutnya kini tengah membangun demokrasi yang beradab, terwujudnya akhlak etika moral yang kuat di dalam Akehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat perlu.
“Kesadaran beragama harus dibarengi dengan menguatnya etika-moral bangsa. Sehingga perlu adanya gerakan moral yang terintegrasi. Salah satunya rujuk nasional tadi,” tegasnya.
Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla tidak disangka ikut hadir dalam shalat Jum’at dan dziki bersama dalam aksi Bela Islam 212. Kedatangan tersebut dinilai sebagai bukti bahwa pemerintah merespon positif gagasan rujuk nasional.
“Hadirnya Pak Jokowi dan Pak Jusuf Kalla itu sebagai sinyal atau pertanda pemerintah menyetujui gagasan rujuk nasional Kyai Maruf Amin,” tandas Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Hery Haryanto Azumi.
Menurut dia, integrasi nasional yang kokoh menjadi syarat terwujudnya stabilitas nasional. Jika pada kenyataannya masih terjadi tindakan yang dianggap menganggu konsesus kebangsaan integrasi nasional, harus disikapi dengan cara-cara bijaksana. (Rl/Red)
