NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Anggota DPRD Jawa Timur Zeiniye mengatakan dirinya melihat saat ini belum ada langkah kongkrit dari Pemprov Jawa Timur untuk mengatasi kelangkaan pupuk subsidi.
“Saya ketika turun ke daerah, masyarakat khususnya petani menjerit dengan sulitnya mendapatkan pupuk. Padahal bupati atau walikota sudah berikhtiar semaksimal mungkin mengupgrade RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) petani dengan meminta tambahan quota pupuk. Pemprov belum punya cara jitu mengatasinya,” jelas wanita asal Situbondo ini, Selasa (31/1).
Ironisnya, lanjut Zeiniye,Pemkab maupun Pemkot akhirnya memberikan subsidi pupuk sendiri bagi masyarakat miskin. ” Kalau petani di daerah kekurangan pupuk, tentunya yang disalahkan Pemda setempat atau bupati dan menganggap tak peduli terhadap masyarakat. Diantara banyak kesengsaraan masyarakat yang dialami saat ini, Pemprof tidak terdampak sama sekali,” jelasnya.
Padahal, lanjut Zeiniye masyarakat kabupaten dan kota adalah bagian dari masyarakat Jawa Timur.” ketika kemiskinan di kabupaten meningkat maka kemiskinan di Jawa Timur juga meningkat. ini yang perlu disikapi secara utuh oleh pemprof sehingga untuk penanganan kemiskinan harus punya program kongkrit dan berbagi tupoksi dengan kabupaten dan kota,” terangnya.
Kelangkaan pupuk bagi para petani masih menjadi lagu lama yang hingga saat ini masih belum dapat terpecahkan. Akibatnya, hasil penen petani pun tidak dapat diandalkan, karena tidak maksimal.
Sebagai perbandingan, berdasarkan e-RDKK tahun 2021, kebutuhan pupuk nasional mencapai 24,3 juta ton. Sementara pemerintah hanya sanggup mengalokasikan subsidi pupuk sebanyak 9,041 juta ton. Kemudian tahun 2022 meningkat sedikit menjadi 9,11 juta ton dan 1,8 juta liter pupuk organik cair. (setya)