Connect with us

Ekonomi

PSI Sebut Tim Ekonomi Prabowo-Sandi Bodoh, Gerindra: Kader PSI Tak Paham Soal Ekonomi Kebodohan

Published

on

blok asing, dikuasai asing, dominasi asing, perusahaan asing, dijajah asing, penjajahan asing, bumi indonesia, kekayaan indonesia, refleksi indonesia, nusantaranews

Peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Istimewa)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Partai Gerindra menganggap para politisi atau kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tidak paham soal ekonomi kebodohan.

Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono mengatakan para politisi atau kader PSI tidak mengerti apa-apa tentang kekayaan Indonesia yang mengalir ke luar negeri. Menurutnya, PSI gagal paham soal kekayaan Indonesia yang bocor keluar negeri.

“Begini dah ya gampangnya untuk jelaskan kalau kekayaan Indonesia itu mengaliri keluar. Contohnya, baru-baru ini akibat nilai kurs rupiah yang makin melemah menuju Rp 16 ribu rupiah/USD, Bank Indonesia membuat aturan akan memberikan insentif pada perusahaan-perusahaan asing dan nasional yang produknya berorientasi ekspor seperti sektor pertambangan, kelapa sawit (CPO). Jika hasil pendapatan dari ekspor mereka berupa hasil tambang dan CPO dalam bentuk dollar tidak ditransaksikan dan disimpan di bank-bank luar negeri tetapi ditaruh di Indonesia untuk di-kurs-kan dalam rupiah,” jelas Arief, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Baca juga: PSI: Jangan-jangan Tim Ekonomi Prabowo-Sandi Bodoh-bodoh

“Nah hasil ekspor tersebut kan masuk dalam Produk Domestik Bruto Indonesia, seharusnya pendapatan itu stay di Indonesia jika pembuat kebijakan moneter di Indonesia atau pemerintah punya kecerdasan dalam mengelola ekonomi Indonesia,” tambahnya.

“Misalnya coba Joko Widodo berani enggak lakukan kebijakan kontrol modal yang keluar masuk di Indonesia agar kekayaan Indonesia dalam bentuk pendapatan ekspor tidak mengalir keluar negeri. Nah, ini namanya sistem ekonomi yang bodoh dan penakut,” sambung Arief lagi.

Karena takut akan larangan IMF dan World Bank jika melakukan capital control atau kontrol modal keluar masuk dianggap oleh dua lembaga keuangan global itu sebagai hambatan liberalisasi modal yang keluar masuk ke negara-negara lain.

Baca Juga:  BMKG Benarkan Suara Gemuruh yang Didengar Warga Lampung Berasal dari Anak Krakatau

“Coba kalau berani lakukan kebijakan kontrol modal kayak yang dilakukan oleh China dan negara lain, pasti kekayaan Indonesia akan stay di Indonesia dan engga perlu SUN dan obligasi pemerintah dijual ke orang asing,” terangnya.

“Dan enggak perlu utang ke luar negeri, padahal dana yang dipinjamkan ke pemerintah Indonesia itu adalah dana hasil aktivitas ekonomi yang Produk Domsetik Bruto Indonesia. Nah, itu namanya ekonomi kebodohan,” sebut Arief.

Baca juga: PSI Sebut Prabowo-Sandi Pelaku Usaha dan Ekonomi Kebodohan

Ketua FSP BUMN Bersatu ini merasa kasihan dengan kader PSI yang masih minim wawasannya tentang kekayaan negara yang mengalir ke luar negeri.

“Kasian saya dengan kader PSI yang masih cetek wawasannya tentang apa yang namanya kekayaan negara mengalir keluar. Sedangkan masalah bisnis keluarga Hasyim dan Sandiaga itu bagian dari bisnis dengan mitra internasional, tapi coba cek ada enggak dana perusahaan Sandiaga atau Hasyim stay di luar negeri? Jawabnya tidak,” cetus Arief.

“Beda dengan para pengusaha yang di belakang Joko Widodo, semua menempatkan dana hasil usahanya di Indonesia di taruh di Singapore dan Hongkong,” ungkapnya.

Sebelumnya politisi PSI Rizal Calvary Marimbo menuding tim ekonomi Prabowo-Sandi bodoh lantaran menyebut pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla saat ini sedang menjalani praktik ekonomi kebodohan (the economics of stupidity). Rizal mengatakan, dalam ilmu ekonomi tidak ada terminologi ekonomi kebodohan.

Baca juga: Keluhkan Kebocoran Ekonomi, Jokowi Sudah Diingatkan Prabowo pada 2014 Silam

Rizal mengatakan, terminologi ekonomi kebodohan hanyalah sebuah fiksi, khayalan tim ekonomi Prabowo-Sandi.

“Jangan-jangan tim ekonominya yang bodoh-bodoh. Tolong dibantu Pak Prabowo dengan memasok terminologi yang teruji secara akademis dan sudah dibakukan. Ini mau Pilpres bukan mau cari Ketua RT baru. Ancor ini kalau begini,” ucap dia dalam keterangan pers.

Baca Juga:  Pemuda, Dakwah dan Politik

Baca juga: Membangun Politik yang Sehat

(nvh/gdn/anm)

Editor: Gendon Wibisono

Loading...

Terpopuler