Ekonomi
Proyek Kemendag Dinilai Bermasalah, CBA Minta KPK Panggil Menteri Enggartiasto Lukita
Published
3 years agoon
By
Tim NNNusantaraNews.co, Jakarta – Center for Budget Analysis (CBA) menemukan banyak kejanggalan soal kebijakan yang dijalankan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Contohnya kebijakan yang direalisasikan dalam proyek impor beras sebanyak 500 ribu ton baru-baru ini, tidak lain sebagai keputusan salah kaprah dari Enggartiasto Lukita.
Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman menegaskan, selain kebijakan impor beras yang berpotensi merugikan petani dan keuangan negara, masih banyak proyek-proyek bermasalah yang dijalankan Kemendag. Namun, sangat disayangkan hingga saat ini menteri perdagangan ini belum tersentuh pihak berwenang.
“Berikut kami jabarkan Beberapa proyek kemendak yang bermasalah, khusus terkait proyek jasa konsultasi badan usaha, sedikitnya ditemukan 14 proyek dengan nilai Rp 37,7 miliar lebih. Belasan proyek tersebut masuk tahun anggaran 2016 yang dilaksanakan 6 Satuan Kerja Kementerian Perdagangan,” ungkap Jajang dalam keterangannya yang diterima redaksi nusantaranews, Senin, 15 Januari 2018.
Daftar proyek Kemendag yang bermasalah:
- Kajian Prospek Bisnis Pergudangan. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.429.570.000 pemenang proyek PT. Mulia Arthaloka.
- Pemberdayaan Manajemen Pasar Rakyat. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp9.393.780.000. pemenang proyek PT. Bennatin Surya Cipta.
- Pemetaan Potensi Komoditas Unggulan Kabupaten/Kota Gerai Maritim. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp492.525.000. pemenang proyek PT. Asha Cipta Persada
- Pemetaan Sistem Logistik Perdagangan Antar Pulaudi Kawasan Indonesia Timur. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp4.034.250.000. pemenang proyek PT. Jaya Anugerah Sukses.
- Penyusunan Rencana Aksi Penyusunan Rencana Aksi Dukungan Perdagangan di Bidang Kemaritiman Nasional. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp4.697.770.000. pemenang proyek PT. Daya Cipta Dianrancana.
- Survei Pengawasan Sarana distribusi. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp6.615.884.000. pemenang proyek PT MI.
- Integrasi data dan Pengembangan Dashboard Sarana Distribusi Perdagangan. Serta Replikasi Sistem Monitoring Perdagangan di Tingkat Daerah. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp2.876.260.200. pemenang proyek PT. Republik Solusi.
- Penyusunan SOP PNBP SKA pada IPSKA. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp534.795.000. pemenang proyek PT. Cipta Esa Unggul.
- Pemetaan Struktur Biaya dan Distribusi Komoditi Barang Penting. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp 2.902.350.000. pemenang proyek PT. (PERSERO) Sucofindo
- Pemetaan Struktur Bahan Pokok dan Distribusi Komoditi Hasil Industri. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp1.200.232.000. pemenang proyek PT. Daya Makara UI.
- Program Pengembangan Merek (Rebranding). Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp691.350.000. pemenang proyek PT Mark Plus Indonesia.
- Pemetaan Perubahan Pola Konsumsi Produk Dalam Negeri Melalui Peningkatan Produk Dalam Negeri Tahun 201. Anggaran yang dihabiskan sebesar Rp1.902.109.000. pemenang proyek PT. Dharma Kreasi Nusantara.
“Untuk ke-14 proyek di atas anggaran yang disiapkan Kemendag sebesar Rp40.086.823.000, dan yang dihabiskan sebesar Rp37.770.875.200. Adapun satuan kerja yang menjalankan proyek tersebut adalah: Direktorat Logistik dan Sarana Distribusi. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Sekretariat Ditjen Perdagangan Luar Negeri. Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional. Direktorat Dagang Kecil Menengah dan Produk Dalam Negeri,” jelas Jajang.
Ia menambahkan, secara keseluruhan modus yang dilakukan oknum pelaksana 12 proyek di atas adalah: Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak melakukan pemeriksaan personil serta peralatan, hal tersebut dibuktikan dengan tidak adanya berita acara atau dokumen yang membuktikan bahwa PPK melakukan pemeriksaan selama pekerjaan jasa konsultansi berjalan. Hal tersebut berdampak terhadap besaran biaya yang dikeluarkan pihak penyedia Proyek (Kemendag) dengan pelaksana proyek diragukan kebenarannya “dugaan markup”.
“Sedikitnya ditemukan pemborosan dari segi nilai proyek sebesar Rp2.315.947.800. Ditambah kelebihan pembayaran untuk personel, seperti tenaga ahli dan surveyor sebesar Rp1.430.826.944,” imbuhnya.
Berdasarkan temuan di atas, sambung Jajang, CBA mendorong pihak berwenang khususnya KPK untuk segera membuka penyelidikan terhadap Pejabat terkait di masing-masing satker yang melaksanakan 12 proyek di atas, termasuk menteri perdagangan Enggartiasto Lukita.
Pewarta/Editor: Achmad S.
You may like
Monitoring DPRD Nunukan, Andre Pratama Temukan Beberapa Proyek Bermasalah
Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap KPK Menurun Drastis
Pakar Hukum Pidana: Permohonan PK KPK Sebaiknya Perhatikan KUHAP
KPK Diminta Tindak Tegas Praktik Dagang Pengaruh Pejabat Negara
Hindari Diperiksa KPK, OPD Pemprov Jatim Wajib Gunakan SPM dan SP2D Online
Ketika Warga Sorak Sorai Usai Tahu Bupati Lampung Utara Tertangkap Tangan KPK
Terbaru
Banjir di Kabupaten Nunukan Rendam 533 Rumah Warga
NUSANTARANEWS.CO, Nunukan – Banjir di Kabupaten Nunukan rendam 533 rumah warga. Hujan dengan intensitas tinggi mengakibatkan luapan pada Daerah Aliran...
Usai Diterjang Banjir Bandang, Kondisi Desa Tugu Kabupaten Bogor Belum Kondusif
NUSANTARANEWS.CO, Bogor – Usai diterjang banjir bandang, kondisi Desa Tugu di Kabupaten Bogor belum kondusif. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)...
DPR RI Apresiasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang Sukses
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – DPR RI apresiasi penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 yang sukses. DPR RI mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam...
Pilkada Serentak 2020 Terima Apresiasi dari Dalam dan Luar Negeri
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pilkada Serentak 2020 terima apresiasi dari dalam dan luar negeri. Perhelatan pesta demokrasi melalui Pemilihan Kepala Daerah...
Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 Daerah Berlangsung Sukses dan Aman
NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Pilkada Serentak Tahun 2020 di 270 daerah berlangsung sukses dan aman. Tak hanya itu, pelaksanaan pemilihan kepada...