Connect with us

Lintas Nusa

Proses Pelaksanaan Amburadul, Pemprov Jatim Kaji Ulang Pengadaan Seragam Gratis SMA/SMK

Published

on

seragam gatis, pemprov jatim, kaji ulang, pengadaan seragam, seragam gratis, sma, smk, nusantaranews

Wagub Jatim Emil Dardak di DPRD Jatim, Rabu (14/8/2019). (Foto: Setya W/NUSANTARANEWS.CO)

NUSANTARANEWS.CO, Surabaya – Tak kunjung kelar pengadaan seragam gratis bagi siswa SMA/SMK yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan (Dindik) Jatim membuat Pemprov gusar. Rencananya Pemprov akan me-review atau kaji ulang pengadaan seragam tersebut.

Sekadar diketahui, berdasarkan pengumuman yang tertera di situs Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Jawa Timur pengadaan seragam dipecah dalam dua jenis. Walaupun jenis barang yang ditender sama.

Seragam SMA Negeri dan Swasta nominal Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar 52.536.384.326,25 (baca 52 miliar rupiah lebih). Kemudian seragam SMK Negeri dan Swasta HPS sebesar Rp 78.046.135.701,06 (baca: 78 miliar rupiah lebih). Pengadaan seragam itu sendiri sama-sama menggunakan anggaran Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Dengan nomer rekening 5.2.2.24.01, 5.2.2.14.03 dan nomer kegiatan 10133001 tahun 2019.

Ironisnya, pengadaan semua seragam itu ternyata saat ini belum ada pemenang tender bahkan belum dikerjakan sama sekali. Karena nyatanya baru memasuki tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga hingga tanggal 16 Agustus mendatang.

Selanjutnya, masih ada tahap yang agak Panjang Sebelum seragam ini diproduksi. Yakni lebih dulu melalui tahap pembuktian kualifikasi 19 Agustus, penetapan pemenang 21 Agustus, Surat Penunjukan penyedia barang/jasa 29 Agustus baru kemudian penandatangan kontrak 30 Agustus.

Loading...

“Kalau merujuk pada dua tahun lalu juga memang tidak persis waktunya. Tetapi, saya rasa ini menjadi telaah untuk tahun 2020 mendatang,” jelas Wagub Jatim Emil Dardak di DPRD Jatim, Rabu (14/8/2019).

Wagub termuda ini membeberkan bahwa yang ditangkap dari rapat penyerapan anggaran ada konsultasi ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang harus dituntaskan.

Baca Juga:  KPU dan Bawaslu Diminta Kerja Keras Cegah Tindakan Pelanggaran Pemilu 2019

“Kemarin kan ada konsultasi ke LKPP yang harus dituntaskan dan sudah selesai sebenarnya. Itulah sebabnya lelang agak mundur. Tapi, harapan dari masyarakat masih ada,” pungkas mantan bupati Trenggalek ini.

Pewarta: Setya W
Editor: Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler