NUSANTARANEWS.CO – Anggapan bahwa Reuni Akbar 212 sebagai gerakan yang memiliki agenda politik dinilai sebagai hal yang lumrah. Pasalnya kata Ketua Progres 98 dalam keterangannya (30/11) menjelaskan bahwa rezim Jokowi dan PDIP harus terus dikawal.
“Reuni Akbar 212 merupakan gerakan politik yang lumrah untuk mengoreksi kebobrokan rezim Jokowi dan PDIP,” ungkap Assegaf.
Apabila pemerintah semakin bertindak arogan dan represif kepada umat, maka kata dia, jangan salahkan bila Jokowi dan PDIP dicap munafik dan anti Islam.
Faizal menambahkan, sebetulnya kalau rezim Jokowi dan PDIP bertindak tidak semena-mena, maka tidak akan ada gerakan Aksi Bela Islam dan juga gelombang kemarahan umat pada mereka.
Namun karena kasus penistaan Alqur’an yang dilakukan oleh Ahok telah menyeret Jokowi dan PDIP dalam kemelut politik.
“Suka atau tidak, mereka terposisi sebagai penyokong kejahatan penistaan agama. Stigma negatif tersebut tidak bisa dihindari, akan selamanya dikenang dan menjadi catatan hitam,” tegasnya.
Sebagai informasi Reuni Akbar 212 kali ini yang digelar 2 November 2017 merupakan aksi peringatan untuk mengenang satu tahun gerakan umat Islam yang menuntut pemerintah bersikap tegas terhadap Ahok yang melakukan penistaan agama. (*)
Editor: Romandhon
