Connect with us

Artikel

Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, Bualan atau Harapan?

Published

on

Presiden RI, Joko Widodo saat penyerahan Serifikat Izin Pengelolaan Hutan di Desa Wungu, Kab. Madiun. Foto: Dok. Istimewa/ Yudie

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan Program yang di usung Kementrian ATR/BPN RI dalam rangka memenuhi tuntutan atau lebih tepatnya Perintah Presiden Joko Widodo dalam rangka mengurangi sengketa pertanahan, maka melalui program PTSL lembaga ini dipaksa bekerja keras siang-malam bahkan tidak jarang pegawai di tingkat bawah pun sering pulang larut malam ada yang sampai pukul 00.00 menjelang dini hari.

Tidak kurang dari 70 kali selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini Presiden Joko Widodo telah mendatangi rakyat ke desa-desa di seluruh tanah air untuk membagikan sertifikat tanah pada rakyat mencapai 5000-15 ribu sertifikat setiap kali kunjungan Presiden.

Baca juga: Presiden RI Jokowi: Tahun 2018 Pemerintah Target Terbitkan Sertifikat Tanah 7 Juta

Belakangan, kegiatan penyerahan sertifikat tanah pada rakyat tersebut ramai diberitakan media baik televisi maupun media sosial sehingga mengusik banyak orang, terutama tokoh politik yang mempertanyakan kegiatan yang lebih tepatnya kampanye terselubung menurut mereka dengan menggunakan anggaran dan fasilitas negara.

Gonjang-ganjing penyerahan sertifikat oleh presiden mengusik komentar bapak reformasi. Dengan ucapan datar tanpa ekspresi bapak Amien Rais mengeluarkan kata bahwa proyek bagi-bagi sertifikat oleh presiden itu adalah membual saja. Sontak mendapat kritikan keras dari pembantu setia presiden, bapak Luhut Binsar Panjaitan. Ia balik menyerang bapak Amien Rais yang sampai hari ini masih diperdebatkan.

Baca juga: Sekitar 5000 Tanah di Kediri Belum Bersertifikat

Kita kaji lebih dalam tentang PTSL itu yang menelan biaya sangat besar. Tidak kurang 6,3 triliun rupiah anggaran telah dikucurkan untuk tahun anggaran 2017 dengan target 5 juta sertifikat harus selesai selama tahun 2017. Sementara untuk tahun 2018 sebesar 9,6 triliun rupiah untuk target 7 juta sertifikat.

Muncul pertanyaan di sini, apakah target tahun 2017 sebesar 5 juta sertifikat tersebut sudah terpenuhi? Saya berkeyakinan tidak lebih dari 70% saja yang selesai dalam bentuk sertifikat yang langsung diterima rakyat. Selebihnya bisa jadi masih ada masaalah di sana-sini.

Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Evaluasi Kepemilikan Tanah di NKRI

Pertanyaan kemudian adalah bagaimana dengan uang yang telah dihabiskan untuk target 5 juta sertifikat? Di sisi lain dengan proses percepatan yang luar biasa bagaimana bisa diyakinkan tidak akan terjadi tumpang tindih antara satu sertifikat dengan sertifikat lainnya. Hal ini sangat mungkin terjadi saat pengukuran yang dilakukan pihak ketiga di mana saat itu para pemilik tanah tidak berada di lokasi, nah karena harus kejar target, pihak ketiga (perusahaan pengukuran swasta) yang kurang bisa dipertanggung jawabkan melaporkan hasil ukurnya aman-aman saja atau bersih. Dan setelah habis masa kontraknya yang hanya beberapa bulan, bisa saja perusahaan itu bubar.

Baca juga: Kerap Persulit Buat Sertifikat, Warga Apresiasi OTT Pejabat BPN Purwakarta

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan anggaran yang 6.3 triliun rupiah itu apakah anggaran sebesar itu hanya diperuntukkan biaya pensertipikatan tanah untuk rakyat semata? Jika itu benar, maka secara pribadi saya sangat mendukung program pemerintah ini. Namun jika uang rakyat itu, termasuk untuk biaya kegiatan penyerahan sertifikat yang memobilisasi rakyat dari desa-desa yang berjauhan dari lokasi kegiatan, bisa dibayangkan berapa biaya transportasi, biaya makan dan biaya panggung dan tenda-tenda raksasa yang menampung sampai pululan ribu orang. Belum lagi biaya akimodasi pejabat daerah, pejabat pusat dan biaya mobilisasi kedatangan seorang presiden ke daerah bisa dibayangkan berapa besar dan bisa saja anggaran ini jauh lebih besar dibandingkan dengan biaya pembuatan sertifikat yang dibagikan saat itu.

Baca juga: Sebanyak 120 Juta Hektar Tanah di Indonesia Berstatus Ilegal

Nah, jika perhitungan ini bisa diuraikan secara rinci dan jelas kepada rakyat maka ucapan bapak Amien Rais tersebut tidak harus terlontar dari seorang tokoh politik sepuh bapak reformasi.

Saya mengapresiasi ucapan Presiden Joko widodo yang setiap kali menyerahkan sertifikat di hadapan puluhan ribu masyarakat yang mengatakan jika tidak tercapai target maka Menteri ATR/BPN RI akan dicopot atau diganti. Ucapan ini sudah puluhan kali terucap dari mulut sang presiden, namun yang patut disayangkan ini hanyalah ucapan guyon atau hanya lucu-lucuan belaka. Jika serius ayo dong segera lakukan evaluasi hasil kerja dan target yang dicapai di tahun 2017. Kalau tidak mencapai target kenapa tidak langsung diganti, apa harus menunggu tahun 2019 baru diganti. Nah ini juga yang barangkali masuk kategori ucapan bualan oleh bapak Amien Rais.

Baca juga: Tindakan Premanisme Mengancam Amien Rais

Belakangan seiring berita kesuksenan pelaksanaan penyerahan sertifikat oleh presiden, ironisnya di beberapa daerah banyak pejabat-pejabat tingkat bawah dan menengah Kementrian ATR/BPN tertangkap tangan kasus. Katanya sih korupsi, suap dan pemerasan. Ada apa dengan pejabat-pejabat rendahan ini? Apa tidak mungkin mereka betul-betul melakukan pungli atau suap atau gratifikasi atau apapun lah namanya. Hal ini mereka lakukan karena memenuhi tuntutan kurangnya anggaran pelaksanaan Program PTSL tersebut. Hal ini juga harus dilakukan pengusutan jangan sampai program mulia menurut pemerintah ini mengorbankan pegawai kecil di lembaga ini.

Oleh: Anhar Nasution, Ketua Umum LSM Fakta & Anggota DPR RI 2004/2009

Komentar

Advertisement

Terpopuler