NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Ketua Umum LSM Fakta dan mantan anggota DPR RI 2004/2009 Anhar Nasution mengaku dirinya sangat mendukung program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang gencar dilakukan pemerintah dengan cara membagi sertifikat tanah kepada masyarakat di berbagai daerah.
Program ini diusung Kementerian ATR/BPN RI. Targetnya adalah mengurangi sengketa pertanahan. “Melalui program PTSL, lembaga ini (Kementerian ATR/BPN) dipaksa bekerja keras siang-malam, bahkan tidak jarang pegawai di tingkat bawah pun sering pulang larut malam,” kata Anhar dikutip dari keterangannya, Minggu (25/3/2018).
Kata Anhar, tak kurang dari 70 kali selama kurun waktu beberapa tahun belakangan ini Presiden Joko Widodo telah mendatangi rakyat ke desa-desa di seluruh tanah air untuk membagikan sertifikat tanah pada rakyat mencapai 5000-15000 sertifikat setiap kali kunjungan Presiden.
Baca juga: Presiden RI Jokowi: Tahun 2018 Pemerintah Target Terbitkan Sertifikat Tanah 7 Juta
“Secara pribadi saya sangat mendukung program pemerintah ini jika anggaran sebesar Rp 6,3 triliun seluruhnya diperintukkan biaya pensertifikatan tanah untuk rakyat,” katanya.
Diketahui, tak kurang dari Rp 6,3 triliun anggaran telah dikucurkan untuk tahun 2017 dengan target 5 juta sertifikat.
Sementara tahun 2018 sebesar Rp 9,6 triliun untuk target 7 juta sertifikat. “Muncul pertanyaan di sini, apakah target tahun 2017 sebesar 5 juta sertifikat tersebut sudah terpenuhi? Saya berkeyakinan tidak lebih dari 70% saja yang selesai dalam bentuk sertifikat yang langsung diterima rakyat. Selebihnya bisa jadi masih ada masaalah di sana-sini,” imbuhnya.
“Di sisi lain dengan proses percepatan yang luar biasa bagaimana bisa diyakinkan tidak akan terjadi tumpang tindih antara satu sertifikat dengan sertifikat lainnya,” tambahnya.
Menurutnya, hal tersebut sangat mungkin terjadi saat pengukuran dilakukan oleh pihak ketiga.
Ia menilai, adalah perkara wajar Amien Rais mengkritisi program sertifikat yang digencarkan Jokowi tersebut. Menurutnya, jika dana sebesar Rp 6,3 triliun itu bisa dipertanggung jawabkan secara rinci, terbuka dan transparan kepada masyarakat maka kritik tak akan keluar dari seorang Amien Rais.
Baca juga: Pemerintah Diminta Segera Lakukan Evaluasi Kepemilikan Tanah di NKRI
“Nah, jika perhitungan ini bisa diuraikan secara rinci dan jelas kepada rakyat maka ucapan bapak Amien Rais tersebut tidak harus terlontar dari seorang tokoh politik sepuh bapak reformasi,” ucapnya.
Ditambah lagi, tiap kali menyerahkan sertifikat di hadapan puluhan ribu masyarakat, Jokowi selalu menegaskan kalau dirinya akan mencopot Menteri ATR/BPN bila target tak tercapai.
“Ucapan ini sudah puluhan kali terucap dari mulut sang presiden, namun yang patut disayangkan ini hanyalah ucapan guyon atau hanya lucu-lucuan belaka. Jika serius ayo dong segera lakukan evaluasi hasil kerja dan target yang dicapai di tahun 2017,” tegasnya. (red)
Editor: Eriec Dieda
