NUSANTARANEWS.CO – Presiden Trump dan jackpot politik untuk Netanyahu. Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tampaknya akan memberikan “jackpot politik” bagi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dengan mengakui Tepi Barat sebagai bagian dari wilayah Israel. Pengakuan tidak bermoral tersebut tampaknya melanjutkan preseden kesepakatan rahasia Sykes-Picot Agreement pada tahun 1916.
Sebagai catatan, Sykes-Picot Agreement adalah kesepakatan rahasia antara Inggris dan Perancis yang disetujui oleh Kekaisaran Rusia dan Italia untuk membagi wilayah kekuasaan Kekaisaran Ottoman. Perjanjian tersebut dibuat atas dasar keyakinan bahwa Barat akan mengalahkan Kerajaan Turki Utsmani selama Perang Dunia I.
Diplomat Mark Sykes (Inggris) dan François Georges-Picot (Prancis) lalu memprakarsai sebuah memorandum yang kemudian diratifikasi oleh pemerintah masing-masing. Setelah berakhirnya PD I, perjanjian rahasia tersebut efektif berlaku membagi-bagi wilayah kekuasaan Arab Utsmani di luar semenanjung Arab menjadi wilayah kontrol Inggris dan Prancis.
Inggris mengontrol apa yang sekarang dikenal sebagai Israel dan Palestina, Yordania dan Irak selatan, dan area kecil tambahan yang mencakup pelabuhan Haifa dan Acre yang merupakan akses ke Mediterania. Prancis menguasai Turki tenggara, Irak utara, Suriah, dan Lebanon.
Sementara Rusia berdasarkan Perjanjian Sazonov-Paléologue yang disertakan dalam dokumen rahasia tersebut mendapatkan Armenia Barat, Konstantinopel dan Selat Turki. Italia melalui perjanjian Perjanjian Saint-Jean-de-Maurienne memperoleh Anatolia selatan. Sementara wilayah Palestina, dengan batas-batas yang lebih kecil akan berada di bawah kontrol internasional.
Setelah perang, Prancis menyerahkan Palestina dan Mosul ke Inggris. Inggris menjalankan mandat atas Palestina sampai tahun 1948. Mandat Prancis untuk Suriah dan Lebanon berlangsung sampai 1946. Namun Inggris tidak menepati janji untuk mendirikan tanah air Arab sebagai imbalan dukungan melawan Kekaisaran Ottoman.
Perjanjian tidak bermoral tersebut diekspos ke publik oleh kaum Bolshevik pada tahun 1917 dan diulangi di Guardian Inggris pada tanggal 26 November 1917, sehingga “Inggris malu, orang-orang Arab kecewa. Orang-orang Turki senang dan berhasil meraih kemerdekaan melalui Perang Kemerdekaan Turki 1919-23.
Kini secara terang-terangan tanpa perlu perjanjian rahasia, Presiden Trump mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel pada 6 Desember 2017, dan memindahkan Kedutaan Besar AS ke sana – sebuah langkah berani yang dihindari oleh presiden AS selama dua dekade lebih.
Langkah berani kedua Presiden Trump adalah pengakuan kedaulatan Israel atas Dataran Tinggi Golan, yang dianeksasi dari Suriah setelah Perang Enam Hari 1967, pada 22 Maret 2019.
Jadi seperti yang dilaporkan Times of Israel edisi 12 Agustus bahwa Netanyahu sedang melobi Presiden Trump untuk mengakui kedaulatan Israel atas Tepi Barat menjelang pemilihan umum untuk mengamankan kemenangan Partai Likudnya bukanlah isapan jempol. Kemenangan Netanyahu pada bulan April tidaklah terlepas dari pengakuan AS terhadap Dataran Tinggi Golan.
Bila Presiden Trump mengakui Tepi Barat sebagai bagian dari wilayah kedaulatan Israel maka akan semakin memperkuat posisi Netanyahu untuk memenangkan pemilu Israel pada bulan September mendatang.
Pada pemilihan legislatif 9 April, Koalisi partai Likud dengan sayap kanan berhasil mempertahankan posisi Benjamin Netanyahu – namun pada 29 Mei Netanyahu gagal membentuk koalisi mayoritas karena gerakan partai sekuler Yisrael Beytenu mengguncang keseimbangan kekuasaan yang rapuh di Knesset.
Oleh karena itu, pemilihan umum sela 17 September 2019 mendatang yang akan memilih 120 anggota Knesset ke-22 sangat menentukan posisi Netanyahu sebagai Perdana Menteri Israel. Akankah Presiden Trump memberikan “jackpot” politik untuk Netanyahu? (Agus Setiawan)
