NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Peneliti Senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Syamsudin Haris mengatakan ketegangan antara pansus angket dengan DPR yang tak kunjung usai, sudah sepatutnya Presiden Jokowi turun tangan mengatasi krisis antara kedua lembaga itu.
Haris mengungkapkan sikap netral Presiden Jokowi akan menurunkan citranya sebagai pemerintahan yang mengusung jargon pemerintahan bersih, anti korupsi. “Ini akan menjatuhkan Jokowi, akan muncul dugaan publik bahwa presiden tidak sungguh-sungguh memiliki komitmen untuk memberantas Korupsi,” ungkap Haris, Rabu (14/9).
Haris melanjutkan semestinya Presiden Jokowi menekan partai politik koalisi pendukungnya untuk memperkuat KPK dengan membubarkan pansus angket. Dengan demikian, imbuh Haris kalau pansus ini tidak menemukan sesuatu yang signifikan untuk memperkuat KPK lebih baik bubarkan.
“Saya kira itu Pak Jokowi seharusnya memanfaatkan posisinya untuk menekan koalisi Pendukungnya supaya tidak menggangu KPK. Tentu saja pansus ini membubarkan diri, karena masih banyak agenda politik lain yang menjadi hutang poltik dewan karena hutang politik ini tidak hanya legislasi,” katanya.
Haris menegasakan untuk mengakhiri ketegangan antara DPR dengan KPK, ia merekomendasikan sebaiknya pansus angket segera dibubarkan. “Saya pikir pansus DPR itu menyudahi tugasnya dengan merekomendasikan apa sih hasil dari penyelidikannya mengenai KPK,” sambungnya.
“Jangan lagi diperpanjang sebab kalau diperpanjang ketengan politik dan konflik kelembagaan akan terjadi dan sulit diperbaiki. Dan itu sangat tidak produktif dan tentu saja akan menghemat penegakan supremasi hukum,” tegasnya.
Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Romandhon
