NUSANTARANEWS.CO – Presiden Jokowi Mutilasi Anggaran, Rakyat Menjerit. Pemerintah mengajukan proposal APBN Perubahan 2016 ke DPR. Isi dari proposal APBN perubahaan 2016 adalah pengurangan alokasi anggaran kementerian atau lembaga negara.
Selanjutnya, dalam proposal APBN Perubahan 2016 yang diajukan ke DPR sebesar Rp 50 Triliun. Tapi, saat ini, kabar dari internal Banggar DPR, alokasi pengurangan bisa melebihi di atas Rp 70 Triliun.
Menanggapi hal tersebut, Uchok Sky Khadafi Direktur CBA mengatakan, Pemerintah telah mengelabui publik, dengan menyatakan bahwa pengurangan alokasi anggaran untuk setiap kementerian atau lembaga negara dikatakan untuk tujuan penghematan anggaran. “Ini artinya pemerintah Jokowi memakai istilah penghematan anggaran, sengaja untuk memplintir otak publik agar bisa ikut membebek ikut kebodohan pemerintah,” tegas dia.
Kemudian daripada itu, adanya pengurangan atau “mutilasi” alokasi anggaran di setiap kementerian/lembaga negara memperlihatkan ke publik bahwa Presiden Jokowi punya syawat tinggi tapi kemampuannya nol. Seharus Jokowi dalam APBN Perubahan 2016 bukan melakukan mutilasi anggaran tetapi meningkatkan alokasi anggaran pada kementerian atau lembaga yang punya kinerja yg baik dimata publik.
Maka untuk itu, CBA meminta kepada wakil rakyat di DPR untuk menolak Presiden Jokowi melakukan mutilasi anggaran ini. Dan kepada ketua DPR, Arkom sebagai mantan aktivis harus menunjukan keberpihakan kepada kepentingaan publik dengan menolak seluruh proposal APBP 2016 atas mutilasi anggaran pada setiap kementerian atau lembaga dengan total kemungkinan bisa diatas Rp 70 triliun.
“Dengan melakukan penolakan DPR atas mutilasi anggaran berarti DPR menunjukan kewibawaan lembaga parlemen ini,” katanya.
DPR, kata Uchok, sekarang setara dengan presiden. Karena itu, jangan mau jadi stempel presiden Jokowi. “Kalau DPR hanya jadi stempel presiden Jokowi lebih baik pulang kampung saja, tidak usah jadi wakil rakyat karena memalukan sekali,” tutur Uchok.
Kalau DPR tidak menolak mutilasi anggaran dalam APBN Perubahaan 2016, maka inilah 9 korban mutilasi anggaran presiden Jokowi sebagai berikut:
1). Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat anggaran dimutilasi sebesar Rp.8.4 Trilun
2). Kementerian pendidikan dan budaya anggaran dimutilasi Rp 6,6 Triliun.
3). Kementerian pertanian anggaran dimutilasi sebesar Rp 3,9 Triliun
4). Kementerian perhubungan anggaran dimutilasi sebesar Rp 3,7 Triliun
5). KKP anggaran dimutilasi sebesar Rp 2,8 triliun
6). Kemenhan anggaran dimutilasi sebesar Rp 2,8 Triliun.
7). Kemen Ristek dan Dikti anggaran dimutilasi sebesar Rp 1,9 Triliun
8). Kemensos anggaran yang dimutilasi sebesar Rp 1,5 Triliun
9). POLRI anggaran dimutilasi sebesar Rp 1,5 Triliun.
Dengan demikian, mutilasi anggaran ini akan berdampak kepada terganggu kepentingan atau pelayanan publik. Misalnya Polri dimutilasi sampai Rp 1,5 triliun maka banyak penjahat yang begitu senang dan gembira karena polisi tidak sanggup untuk memproses secara hukum. Atau komisi yudisial tidak akan bisa lagi melakukan pengawasan atas hakim hakim yang nakal lantaran tidak punya anggaran.
“Dan dengan contoh ini, apakah ini yang diinginkan oleh Presiden Jokowi dan DPR?,” tukasnya. (Achmad)