Oleh: Ikhwan Arif
Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan reshuffle kabinet jilid III dalam waktu dekat, menandakan adanya menteri dari kabinet jilid III akan dicopot. Isu ini sebenarnya sudah mengalir deras sejak November 2016, tetapi belum kunjung terjadi.
Kabar ini pun terus berhembus dan semakin kencangnya hingga ke penjuru daerah. Ketika Presiden Jokowi menyinggung masalah menteri yang kinerjanya kurang bagus, saat menghadiri Kongres Ekonomi Umat Majelis Ulama Indonesia di Hotel Sahid, Jakarta pada Sabtu 22 April 2017.
Sebagai mantan Wali Kota Solo, Jokowi tentu mempunyai pengalaman yang cukup baik di pemerintahan. Tentunya menteri yang tidak memenuhi target pasti akan dirombak dan akan dicopot karena menyangkut hajat hidup Negara Indonesia.
Terkait hal tersebut, kita tentu meminta agar Presiden Jokowi bisa menempatkan orang yang tepat dalam posisi yang sesuai dengan kemampuannya. Sebab perombakan kabinet bukan saja soal peningkatan kinerja, tetapi bermuatan politis. Soal penempatan orang harus sesuai kapabilitas. Presiden harus bisa melihat bentangan pengalaman dan rekam jejaknya. Bukan dilandaskan pada like dan dislike (suka atau tidak).
Jangan sampai presiden selaku kepala negara yang punya hak prerogatif membongkar pasang menteri, salah dalam memosisikan seseorang. Menurutnya, masyarakat pasti akan bisa mengevaluasi setiap perombakan yang dilakukan selama ini. Terlebih jika salah dalam menempatkan orang.
Kita harus memperhatikan masyarakat dalam menentukan langkah dan kebijakan karena bisa hilang kepercayaan rakyat. Trust building atau membangun kepercayaan itu sangant susah sedangkan merusaknya sangat mudah.
Namun yang terjadi saat sekarang ini, masyarakat masih percaya dengan Jokowi. Akan tetapi kalau sudah tiga empat kali reshuffle masih tidak ada korelasi dengan peningkatan kinerja, pertaruhannya ada pada pemerintahan Jokowi. Jika diprediksi akan sangat memberatkan posisi Jokowi.
Belajar dari itu, Presiden Jokowi harus berhati-hati dalam menempatkan orang dalam kabinet pemerintahannya, karena pertaruhannya berat jika Presiden Jokowi masih ingin dinilai baik oleh masyarakat umum. Tak lain adalah nama baik dan citra presiden itu sendiri.[]
Penulis, Direktur Indonesia Political Power
Editor: Achmad Sulaiman
