NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Presiden Jokowi tampaknya tidak begitu paham dengan penjualan avtur lantaran terburu-buru hanya menyalahkan Pertamina sebagai biang keladi mahalnya harga tiket pesawat tiga bulan belakangan.
Dalam gala dinner HUT ke-50 PHRI di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Senin (11/2) malam, Presiden Jokowi mengaku akan memanggil Direktur Pertamina terkait permasalahan tersebut.
“Sekali lagi, publik dikejutkan oleh pernyataan tidak tepat otoritas negara, yaitu Presiden Republik Indonesia yang membuat berbagai pihak merasa geli, yaitu tudingan atas permasalahan mahalnya harga tiket pesawat yang disebabkan oleh faktor biaya avtur,” ujar pengamat ekonomi, Defiyan Cori, Jakarta, Selasa (12/2/2019).
“Bukankah hak monopoli Pertamina dalam penjualan avtur sebagai cabang produksi penting yang menguasai hajat hidup orang banyak merupakan perintah konstitusi ekonomi pasal 33 UUD 1945?,” sambung dia.
Defiyan menyebutkan tidak tepat secara konstitusional presiden mengarahkan sasaran adanya kenaikan harga tiket pesawat yang terjadi pada akhir tahun 2018 dan awal tahun 2019 dengan meminta Pertamina meninjau harga avtur yang berlaku.
“Sebagai perbandingan, harga avtur Pertamina yang berlaku masih lebih murah dibandingkan dengan harga avtur di negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik,” ungkapnya.
Defiyan menegaskan tidak tepat Presiden Jokowi menuding Pertamina sebagai biang keladi kenaikan harga tiket dalam rentang waktu tiga bulan terakhir. “Jadi, menuding Pertamina sebagai biang keladi dari kenaikan harga tiket pesawat pada 3 bulan terakhir ini adalah tidak tepat sasaran,” tegasnya.
Sebaiknya, lanjut dia, presiden meminta Menteri Energi Sumberdaya Mineral (ESDM), Menteri Perhubungan dan Direktur Utama Garuda Indonesia menyampaikan permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh maskapai Garuda Indonesia yang juga masih Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini terkait dengan pengelolaan bisnis secara komprehensif.
“Tudingan mahalnya avtur itu selain tidak terbukti disebabkan oleh Pertamina, namun tidak tepat juga karena adanya hak monopoli pengelolaannya,” sebut Defiyan.
(gdn/wbn)
Editor: Gendon Wibisono
