NUSANTARANEWS.CO – Keinginan Presiden Joko Widodo mengevaluasi media online yang dinilai kerap membuat konten-konten berita provokatif dan bohong menuai kritik. Dengan mengurusi perihal ini, Jokowi dinilai hendak melindungi diri, bukan malah melindungi rakyat.
Menanggapi rencana Jokowi tersebut, politisi partai Demokrat, Roy Suryo menyarankan agar Presiden mengurusi program-program pemerintahannya, toh masyarakat sudah cerdas serta pandai menilai mana baik dan buruk. Lagi pula, sudah ada UU Pers dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah disempurnakan.
“Menurut saya, sebaiknya presiden fokus saja ke tupoksinya. Karena mulai 2017, Indonesia makin merasakan dampak situasi global akibat sosial, ekonomi, politik, pertahanan mancanegara yang mengalami perubahan konstelasi besar. Daripada malah makin banyak kritikan yang bisa-bisa disalahpersepsikan dengan Sikap anti kritik pemerintah tersebut,” ujar Roy kepada nusantaranews.co, Sabtu (31/12/2016).
Roy menuturkan, ada baiknya Jokowi mencontoh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pada saat jadi presiden, di mana SBY juga kerap difitnah, di-bully, hingga dicacimaki di media sosial. Tapi, kata dia, SBY tak sampai membuat sebuah aturan untuk melindungi dirinya.
“Masyarakat Indonesia yang sudah cerdas bisa menilainya sendiri. Di era keterbukaan informasi sekarang ini tentunya diperlukan kedewasaan berpikir dan memberikan kebijakan,” imbuhnya.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini menambahkan, seharusnya, Jokowi sebagai pemimpin pemerintahan, lebih memprioritaskan dalam memberi perlindungan bagi rakyat. Misalnya ancaman penistaan agama, tenaga kerja asing ilegal, kapitalisasi global dan sebagainya yang lebih dirasakan rakyat akan lebih bermakna.
“Dibandingkan sibuk sendiri mengurusi soal cyber bullying. Apalagi ke pejabat-pejabat negara yang seharusnya melayani atau melindungi rakyat, dan bukan minta dilayani atau dilindungi dari rakyatnya,” cetusnya. (Sego/ER)
