Connect with us

Ekonomi

Presiden Jokowi Baru Sadar, Orang Indonesia Harusnya Makan Ikan

Published

on

Ilustrasi Foto dokumentasi Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo di pasar ikan

Ilustrasi – foto dokumentasi Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo membeli ikan di Pasar Sentral Sorong, Papua Barat, Minggu (28/12/15) / Nusantaranews.co via fotoantara

NUSANTARANES.CO – Presiden Jokowi Baru Sadar, Orang Indonesia Harusnya Makan Ikan. Indonesia negara kelautan murni, disebutlah negara maritim. Orang Indonesia pada mulanya hidup dari melaut. Abad berlari, peradaban melaju, kehidupan bergeser dari pesisir ke pedalaman. Kebiasaan hidup pun berubah, beradaptasi dengan alam. Jika hidup di laut makan ikan, masuk ke hutan, lembah, dan pegunungan, jika ada sapi, kambing, dan ayam, mereka makan daging.

Di waktu yang hampir bersamaan, terjadi pertemuan antar bangsa di tanah kepualauan nusantara. Bangsa-bangsa dari China, tepian semenanjung Arab, Belanda, dan Jepang dengan kulturnya masing-masing, sedikit banyak telah merubah cara hidup orang Iondesia.

Orang Indonesia lembut dan santun, selama tidak direcoki hidupnya. Orang Indonesia mudah menerima kebaruan yang masih sesuai dengan tradisi lamanya, asal memiliki manfaat dan kebaikan. Barangkali, benar buah pikiran penyair besar WS. Rendra bahwa tidak ada yang asli dari Indonsia, selain manusia dengan budi pekerti dan kreativitasnya.

Semua yang menjadi penopang hidup orang Indonesia, sandang, pangan, dan papan tidak lain dari hasi percampuran dengan budaya luar Nusantara. Namun apapun itu yang masuk ke Nusantara, diolah sedemikian rupa oleh bangsa Indonesia, tanpa harus keluar dari jati diri mereka yang seutuhnya.

Begitulah Indonesia dengan bangsanya yang hidup mengalir. Seperti air yang selalu tenang namun mampu menciptakan gelombang, arus, dan badai. Sebagaimana air, bisa melajukan perahu, menampung bermilyar-milyar ikan, bahkan menghidupi orang banyak.

Tentang ikan, seharusnya bisa menjadi bahan makanan khusus orang Indonesia. Jumlah ikan di lautan Indonesia tak perlu capek-capek dihitung-dikalkulasi, jumlahnya tentu cukup untuk seluruh bangsa Indonesia, kini dan di masa-masa yang akan datang. Namun yang menjadi fakta bukan itu, melainkan impor ikan ke luar negeri. Jika mancing bisa dapat ikan, kenapa pemerintah masih mengimpor ikan?

Impor ikan, tepatkah?

Tentang kebijakan impor ikan, mari kita tengok dasar pemikirannya. Sudah tepatkah atau justru sebaliknya. Pasalnya, dalam hal izin impor ikan dilakukan dengan penuh pengendalian dan pengawan yang ketat, sifatnya pun tidak luas, dalam arti tidak di seluruh jagat tanah air. Di samping itu pemerintah juga memperhatikan asas pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Nilanto Perbowo melalui siaran pers awal pekan kedua bulan Juni 2016 lalu.

Pada dasarnya, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengeluarkan kebijakan impor dengan tetap mempertimbangkan ketahanan pangan dan gizi, jaminan mutu dan keamanan pangan serta keberlanjutan industri ekspor atau tradisional. Tentunya dengan beberapa prinsip penting yang mengutamakan kedaulatan pangan dan kepentingan nasional.

Pertama adalah ketentuan jenis ikan yang diimpor, dimana kondisi ikan yang sejenis di Indonesia tidak mencukupi, digunakan untuk industri berorientasi ekspor, hingga untuk keperluan pengalengan maupun industri pengolahan tradisional atau pemindangan. Kedua, impor ikan yang dilakukan hanyalah solusi jangka pendek dalam memenuhi kontinuitas ketersediaan bahan baku. Ketiga, tidak membahayakan kesehatan konsumen, kesehatan ikan dan lingkungan perairan. dan keempat memberikan ruang yang cukup bagi tumbuh kembangnya usaha pengolahan hasil perikanan, baik tradisional maupun skala industri.

Namun demikian, menurut Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Abdul Halim, kebijakan impor ikan yang diperbolehkan pemerintah melalui KKP rupanya bisa berdampak terhadap pelemahan daya saing produk perikanan nasional. Dengan asumsi, klaim melimpahnya ikan di sebagian wilayah pengelolaan perikanan dalam negeri tanpa dibarengi dengan kesungguhan untuk memandirikan industri perikanan di dalam negeri, khususnya bagi kelompok usaha atau koperasi nelayan, berdampak terhadap gempuran produk impor di swalayan dan pasar-pasar tradisional.

Jika tetap diterapkan, hal tersebut dapat berujung kepada matinya tingkat daya saing produk perikanan yang ditangkap oleh nelayan nasional dan terjadinya alih profesi secara besar-besaran, khususnya bagi para ABK. Bahkan, gempuran produk impor perikanan itu juga dinilai akan membuat tidak terjaminnya atau menurunnya kualitas produk perikanan di pasaran yang ada di dalam negeri.

Kesadaran Presiden Jokowi

Sebagaimana disebutkan di muka, orang Indonesia pada dasarnya tidak memiliki tradisi makan daging. Bangsa Indonesia di masing-masing daerah memiliki cara makannya masing-masing. Ada yang makan dari bahan beras, ketela, singkong, sagu, dan lain sebagainya. Sebagian besar orang Indonesia makan ikan sebagai lauk-paunya.

Barangkali, Presiden Jokowi mulai menyadari sejarah bangsanya. Karenanya Jokowi menyampaikan perlunya kampanye makan ikan sebagai ganti daging si sela-sela mengeluarkan perintah kepada Menko Kemaritiman supaya segera mengkoordinasikan penguatan kebijakan kelautan sederhana dan implementatif, setidaknya sampai bulan Juli 2016 mendatang. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung dalam jumpa pers bersama Menko Kemaritiman Rizal Ramli dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti usai rapat terbatas membahas penguatan kebijakan kelautan dan industri perikanan di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (15/6).

Tujuan dari pada itu, menurut Rizal Ramli pemerintah ingin memanfaatkan sektor maritim untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang termktub dalam tujuh komponen kebijakan yang akan dirumuskan secara lebih terperinci. Tujuh kompenen yang dimaksud yaitu (1) membangun budaya maritim. Dengan asumsi, negara yang kuat di laut punya pengaruh besar di dunia seperti Portugis, Spanyol, Inggris, dan Amerika. Dulu bangsa Indonesia adalah negara maritim yang kuat karena memiliki budaya melaut yang kuat; (2) pemanfaatan sumber daya laut untuk kesejahteraan rakyat; (3) kebijakan tata ruang laut yang berkelanjutan; (4) kebijakan pembangunan infrastruktur dan connectivity antarpulau yang akan memantapkan integrasi NKRI; (5) kebijakan terkait pembangunan pendidikan dan iptek bidang maritim dan keluatan; (6) penggalakan diplomasi kemaritiman; dan (7) kebijakan keamanan maritim.

Apabila, kebijakan ini dengan tujuh komponennya benar-benar berjalan, maka rakyat Indonesia akan mengalami masa kemakmuran. Jadi, tidak perlu lagi mengimpor daging, cukup mengkonsumsi ikan dari laut sendiri. Bukankah di beberapa daerah di Indonesia, makan daging hanya di waktu-waktu tertentu. Misal ketika hari-hari besar, selametan, dan acara pernikahan. (Sulaiman)

Terpopuler