NUSANTATANEWS.CO, Jakarta – Sejumlah tokoh nasional seperti budayawan berjuluk Presiden Jancukers Sujiwo Tedjo, Rois Syuriah PCINU Australia Nadirsyah Hosen, dan Pengurus Cabang Istimewa NU (PCINU) Amerika, Akhmad Sahal keberatan abila Perwira Aktif TNI masuk ke dalam lembaga sipil.
Akhmad Sahal menilai bahwa, supremasi sipil merupakan fondasi pokok dalam sistem demokrasi. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mengembalikan dwifunfsi tentara harus ditolak keras.
“Saya sangat keberatan, Pak Luhut! Supremasi sipil adlh fundasi pokok demokrasi. Upaya mengembalikan dwifungsi tentara hrs ditolak keras. Ini melampaui soal pilpres. Bukan soal pro Jokowi atau anti Jokowi. Ini soal mengawal spirit reformasi,” tulis Akhmad Sahal melalui akun twitternya, @sahaL_AS, Sabtu (23/2/2019).
Saya sangat keberatan, Pak Luhut!
Supremasi sipil adlh fundasi pokok demokrasi. Upaya mengembalikan dwifungsi tentara hrs ditolak keras.
Ini melampaui soal pilpres. Bukan soal pro Jokowi atau anti Jokowi. Ini soal mengawal spirit reformasi.
— akhmad sahal (@sahaL_AS) February 23, 2019
Sementara menurut Nadirsyah, apabila perwira TNI aktif hendak ditempatkan pada posisi Kementerian/Lembaga sipil, maka perwira tersebut tidak boleh tidak harus dinonaktifkan atau diberhentikan.
“Pak Jokowi dan Pak Luhut, kalau perwira aktif mau ditempatkan di kementrian/lembaga sipil maka para perwira itu minimal harus dinonaktifkan atau diberhentikan. Apa anda rela saya yg sipil jadi Pangdam? Ya gak lah. Kan sdh ada jalurnya msg2 ?,” cuit Nadirsyah Hosen di akun twitter @na_dirs.
Pak Jokowi dan Pak Luhut, kalau perwira aktif mau ditempatkan di kementrian/lembaga sipil maka para perwira itu minimal harus dinonaktifkan atau diberhentikan.
Apa anda rela saya yg sipil jadi Pangdam? Ya gak lah. Kan sdh ada jalurnya msg2 ?
— Khazanah GNH (@na_dirs) February 23, 2019
Sedang Presiden Jancukers lebih sederhada dan gamblang lagi menilainya. Selain pihaknya tidak sepakat dengan upaya pemerintah tersebut, menurut Mbah Tedjo, sekara tentara berpangkat kolonel bisa punya mobil saja sudah cukup bagus.
“Tentara dimaksukkan lagi ke pos2 sipil, aku ndak begitu sreg. Tapi perasaanku masih bekerja. Rasaku, sekarang ini tentara pangkat Kolonel bisa punya mobil Xenia aja ud bagus. Gmn kalau tentara ndak usah masuk pos2 sipil, tp gaji mrk sampai kolonel dinaikkan 10 x. Jendral ud kaya2,” tulis Mbah Tedjo di @sudjiwotedjo.
Tentara dimaksukkan lagi ke pos2 sipil, aku ndak begitu sreg. Tapi perasaanku masih bekerja. Rasaku, sekarang ini tentara pangkat Kolonel bisa punya mobil Xenia aja ud bagus. Gmn kalau tentara ndak usah masuk pos2 sipil, tp gaji mrk sampai kolonel dinaikkan 10 x. Jendral ud kaya2
— Jack Separo Gendeng (@sudjiwotedjo) February 23, 2019
Sebelumnya, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan, rencana perwira tinggi dan perwira menengah TNI aktif menempati jabatan sipil tetap bergulir. Langkah tersebut dilakukan untuk mengisi beberapa posisi di beberapa sektor. Salah satunya Kementerian Koordinator (Kemenko) Kemaritiman yang dipimpin Luhut saat ini.
“Saya ambil dari pengalaman saya menjadi Menko Polhukam saja. Ketika ada orang baru masuk, ternyata mereka tidak memiliki pengalaman apa pun di bidang yang ditugaskan,” ucapnya.
Karena itulah, menurut Luhut, dibutuhkan orang yang sudah memahami medan agar bisa langsung melakukan tugas kendati baru sehari menjabat. Di bidang kemaritiman, misalnya. Dalam pandangannya, tidak ada orang dengan pengalaman sebaik perwira aktif TNI di Angkatan Laut (AL). “Ada pejabat masuk, ternyata belum pernah ke laut sama sekali. Ya, kenapa tidak perwira aktif saja. Apalagi, tugas maritim ini kan juga ada hubungannya dengan keamanan,” paparnya.
Bukan hanya di bidang kemaritiman, Luhut juga mengusulkan para perwira aktif untuk mengisi di beberapa bidang lainnya. Di antaranya, SAR serta Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Jabatan lain yang bisa diemban adalah lembaga yang bertugas menjaga area perbatasan antarnegara. “Seperti untuk di kawasan yang dekat dengan Malaysia atau Papua Nugini. Kita butuh perwira yang cepat untuk menangani masalah-masalah yang ada di sana,” tambah Luhut.
Dia menjelaskan, pihaknya sudah berdiskusi dengan menteri dalam negeri (Mendagri) terkait hal itu. Tujuannya, bisa mempertimbangkan untuk memasukkan perwira aktif di beberapa bidang. Satu-satunya alasan yang mendasari idenya itu adalah kebutuhan negara untuk merespons masalah.
Dengan masuknya perwira aktif TNI itu, negara akan lebih cepat menangani segala masalah yang datang. “Kalau ada yang keberatan, coba dijelaskan keberatannya di mana?” ucap Luhut. (mys/nn)
Editor: Achmad S.
