PRD Desak Pemerintah Turunkan Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat

Partai Rakyat Demokratik

Partai Rakyat Demokratik (PRD) menggelar aksi demonstrasi damai. Foto: Faceebok/PRD/Istimewa

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Partai Rakyat Demokratik (PRD) mengatakan saat ini harga kebutuhan dasar rakyat seperti sembako, listrik, BBM, gas dan lain-lainnya semakin melambung tinggi dan tak terjangkau. Akibatnya, kehidupan rakyat kian sulit dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

Ketua Umum PRD, Agus Priyono menyebutkan stagnasi pendapatan rakyat berimbas pada turunnya daya beli di tengah melonjaknya harga dan inflasi di Indonesia. Hal ini menimbulkan keprihatinan.

“Jika merujuk data BPS, dua komponen utama pendapatan lapisan menengah ke bawah Indonesia, yakni upah buruh dan Nilai Tukar Petani (NTP), tidak pernah membaik, bahkan cenderung merosot, dalam tiga tahun terakhir ini,” ujar Agus Priyono, Jakarta, Jumat (26/1/2018).

Agus menuturkan, upah riil buruh maupun NTP sangat terkait dengan liberalisasi. Sebagai contoh, kata dia, di sektor perburuhan ada Peraturan Pemerintah (PP) 78/2015 yang menghitung upah buruh bukan lagi berdasarkan kebutuhan hidup layak, melainkan berdasarkan besaran inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, meskipun upah nominal naik, tetapi upah riil turun.

Di sisi lain, NTP banyak dipengaruhi oleh kebijakan liberalisasi impor pangan dan penghapusan subsidi sektor pertanian. Belum lagi, banyak petani makin mengecil lahan garapannya, bahkan tergusur, akibat serbuan investasi yang rakus menguasai tanah-tanah produktif.

“Harga-harga kebutuhan dasar semakin mahal karena subsidi untuk rakyat dicabut, di sisi lain pemerintah justru memanjakan perusahaan besar, dengan memberikan subsidi Rp 7,5 triliun kepada lima perusahaan sawit,” beber Agus.

Karenanya, Agus meminta pemerintah segera berupaya untuk melakukan sejumlah langkah krusial. Di antaranya menaikkan daya beli masyarakat, memberikan subsidi terhadap kebutuhan dasar rakyat, menghentikan privatisasi pendidikan dan kesehatan, kontrol terhadap kebutuhan pangan rakyat dari hulu sampai hilir, serta menjadikan sektor pangan sebagai sektor prioritas yang berkedaulatan.

Atas dasar kenyataan tersebut, kata Agus, KPP PRD akan melakukan gerakan koreksi kepada pemerintah dalam bentuk Parade Nasional Turunkan Harga Kebutuhan Dasar, pada Minggu (28/1/2018).

“Mari berjuang bersama menuntut pemerintah agar menurunkan harga kebutuhan dasar rakyat. Dengan persatuan nasional kita wujudkan kesejahteraan sosial, gotong royong dan nilai-nilai Pancasila yang sejati,” pungkasnya. (red)

Editor: Eriec Dieda

Exit mobile version