Connect with us

Politik

Pramono Anung Bantah Jokowi Ingin Gagalkan Kepala Daerah Nyapres

Published

on

Sekretaris Kabinet (seskab) Pramono Anung. Foto via zonalima

Sekretaris Kabinet (seskab) Pramono Anung. Foto via zonalima

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2018 menjadi polemik. PP tersebut mengatur tentang tata cara pengunduran diri dalam pencalonan anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan memuat juga tentang permintaan izin dalam pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta cuti dalam pelaksanaan kampanye.

Sebagian pihak menilai, PP tersebut menyalahi UU Pilpres. Bab II Pasal 3 dalam Undang-Undang 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden menyatakan bahwa Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2018 dinilai melenceng dari asas pelaksanaan Pilpres yang menyatakan bahwa kepala daerah yang mencalonkan diri sebagai presiden harus melalui izin presiden dalam batas waktu selama 15 hari. Pasalnya, Peraturan Pemerintah tersebut tidak sejalan dengan asas pelaksanaan Pilpres, menurut UU 42 Nomor 2008 sehingga didesak untuk dibatalkan.

Namun, Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan PP Nomor 32 Tahun 2018 itu merupakan amanat dari UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dan tidak hanya mengatur kepada daerah tetapi juga pejabat lainnya, termasuk presiden dan wakil presiden yang ingin maju mencalonkan diri pada Pemilu.

“Yang diatur adalah izin cuti ataupun izin untuk maju sebagai calon presiden/wakil presiden bagi gubernur, wakil gubernur, para menteri, bupati, wakil bupati, DPRD. Jadi yang diatur adalah secara keseluruhan,” kata Pramono saat ditemui media di ruang kerjanya, Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Dirinya membantah presiden berupaya menghambar kepala daerah untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden melalui PP tersebut.

Baca Juga:  Efektifitas Pengawasan Pemilihan Umum

“Jadi kalau ada kepala daerah yang ingin maju silakan, dan saya meyakini Presiden tidak akan menghambat sama sekali,” ujar politisi PDIP ini.

Lebih lanjut Pramono meyakini PP Nomor 32 Tahun 2018 tidak akan menganggu proses demokrasi karena sudah sesuai dengan amanat UU.

Banyak kalangan heran mengapa PP tersebut dibuat di era kepemimpinan Joko Widodo. Padahal, pada tahun 2014 lalu, ketika Jokowi masih menjabat gubernur DKI Jakarta bebas melanggeng maju sebagai calon presiden dan tidak perlu menunggu restu presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan SBY dan jajarannya pun tidak mempersulit langkah Joko Widodo untuk menjadi calon presiden yang saat itu menyandang status sebagai gubernur DKI.

Tak ayal, Joko Widodo lalu dinilai ingin membentuk rezim demokrasi kekuasaan. (red/nn)

Editor: Banyu Asqalani & Eriec Dieda

Loading...

Terpopuler