NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Mantan Kabais TNI 2011-2013, Laksda TNI (Purn) Soleman B Ponto khawatir ada kelompok pendukung gelap di belakang Prabowo-Sandi. Pasalnya, kata dia, kecenderungan belakangan terlihat Prabowo-Sandi sepertinya ditunggangi oleh para pendukungnya.
“Semakin dekatnya tanggal 22 Mei 2019, yaitu tanggal di mana akan diumumkan siapa Presiden Indonesia 2019-20124, situasi dirasa semakin memanas. Gerbong capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno masih mempertahanan pendirian kemenangan mereka. Hal ini didukung oleh para pendukung mereka yang setia. Dukungan ini tentunya tidak gratis,” kata dikutip dari keterangan tertulis yang diterima redaksi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).
“Para pendukung ini punya kepentingan masing-masing. Awalnya, para pendukung ini militansinya dimafaatkan. Tapi sekarang Capres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sepertinya ditunggangi oleh para pendukungnya,” sambungnya.
Dia menyebutkan sejumlah organisasi yang turut serta mendukung Prabowo-Sandi di antaranya FPI, Forum Umat Islam, Forum Ukhuwah Islamiyah Cirebon, Laskad Jihad, Gerakan Reformasi Islam Garut berserta sejumlah tokoh di dalamnya seperti Rizieq Shihab hingga Amien Rais.
“Dan tidak tertutup kemungkinan masih ada lagi pendukung lain yang tidak terdeteksi, alias pembonceng gelap yang nantinya juga menunggangi capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno,” terangnya.
Dia khawatir suatu saat ada sebagian pendukung itu bergerak sendiri tanpa terkendali yang bias merugikan. Faktanya, lanjut dia, Densus 88 baru saja melakukan penangkapan tiga anggota JAD Lampung. “Hal ini menambah panjang daftar pendukung yang dapat saja sewaktu-waktu melaksanakan agendanya sendiri-sendiri,” katanya.
Dalam menghadapi kondisi seperti itu, dia melanjutkan, pemerintah memiliki dua alat yakni intelijen dan hukum. Sekarang ini, katanya, pemerintah sedang memainkan alat hukum untuk mencegah agar hal-hal yang dapat merugikan rakyat banyak agar tidak terjadi.
“Pemerintah telah membentuk tim hukum untuk mencari jalan terbaik menurut hukum yang ada,” ujarnya.
Dalam memainkan hukum, dia melanjutkan, tidak terelakan pemerintah harus mencari bunyi pasal-pasal dari undang-undang yang ada agar dapat dimanfaatkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
“Dari sekian banyak pasal yang ada, hanya pasal makar yang sangat mungkin dapat digunakan. Tapi penggunaan pasal ini mendapat kritikan yang luar biasa. Ada yang suka dan ada yang tidak suka,” sebutnya.
Dia mengingatkan, jangan paksakan pemerintah untuk menggunakan alat satunya lagi yang bernama inteliejen.
“Kita mungkin masih ingat istilah Petrus dalam sejarah orde baru. Untuk melindungi kepentingan orang banyak saat itu, Petrus terpaksa dimainkan. Orang-orang yang diduga sebagai biang perusuh secepat kilat dikirim ke balik papan agar tidak membuat onar yang dapat mengganggu kepentingan orang banyak. Hal yang sama juga dapat dimainkan oleh pemerintah saat ini, karena alat itu masih ada tersimpan dengan baik. Karena itu, jangan paksa pemerintah untuk memainkan alatnya itu. Patuhilah aturan main yang ada, hormati kepentingan orang lain, jangan hanya memikirkan kepentingan diri sendiri dan golongannya,” paparnya.
(ad/ns)
Editor: Eriec Dieda
