NUSANTARANEWS.CO – Mencuatnya wacana Prabowo menyatakan mundur dari capres pilpres 2019 jika terdapat indikasi pencurangan atau rencana mencurangi pilpres oleh pihak tertentu, sangat menarik dibahas. Ini adalah strategi jenius Prabowo Subianto Djojohadikusumo untuk memastikan Pilpres 2019 Jurdil (jujur dan adil).
Penolakan kubu oposisi mengikuti pemilu biasa terjadi, terutama di negara negara demokrasi ketika pemerintah dan atau lembaga penyelenggara pemilu dinilai berencana mencurangi pelaksanaan dan hasil pemilu.
Sebagai contoh antara lain, Thailand, Kamboja, Venezuela, Bangladesh, Rusia dan lain sebagainya. Oposisi pernah boikot pemilu.
Meski UU Pemilu No. 7/2017 melarang capres mundur dari pilpres dan dapat dipidana, namun penolakan capres untuk mengikuti tahapan pilpres dan seterusnya dengan alasan pilpres akan atau sedang dicurangi adalah hak konstitusional si capres tersebut. Tidak ada yang bisa memaksa untuk tidak mundur.
Hak Menyatakan Mundur
Dalam hal Prabowo Subianto menilai bahwa terdapat indikasi pemilu/pilpres akan dicurangi (seperti 2009 dan 2014), adalah hak dia sepenuhnya untuk menyatakan mundur dari capres dan menyatakan tidak ikut bertanggungjawab atas pelaksanaan dan hasil Pilres 2019.
Sungguh bodoh bila Prabowo kemudian tetap ikuti Pilpres 2019, ketika sudah ditemukan indikasi pencurangan atau rencana pencurangan pilpres. Itu sama saja Prabowo turut melegitimasi hasil pemilu/pilpres yang dicurangi. Prabowo ikut melegitimasi perbuatan jahat, perampokan kedaulatan rakyat.
Di banyak negara, boikot kubu oposisi pada pemilu/pilpres berhasil menekan pemerintah dan penyelenggara pemilu/pilpres untuk memperbaiki sistem, mengurangi/mencegah pencurangan dan meningkatkan kualitas hasil pemilu/pilpres.
Jadi, wacana Prabowo mundur jika pilpres curang sama dengan tepat. Prabowo 2 kali dicurangi dalam pilpres, baik sebagai cawapres dan capres. Ia tentu tidak ingin dicurangi untuk ketiga kalinya.
Lebih penting lagi adalah mundurnya Prabowo adalah untuk mewujudkan pilpres yang berkualitas. Jujur dan adil, tanpa kecurangan. Menegakkan kedaulatan rakyat.
Posisi Prabowo sebagai korban pencurangan pilpres 2009 dan 2014 memberikan legitimasi kuat atas keputusan beliau jika menyatakan mundur dari pilpres 2019 yang sudah terindikasi akan dicurangi lagi. Penetapan DPT (Data Pemilih Tetap) 2019 hasil mark up jumlah pemilih adalah salah satu indikasi curang.
Pemaksaan kehendak pemerintah memasukan 31,7 juta pemilih ilegal pada DPT 2019 atau penambahan sekitar 20% dari jumlah total pemilih yang sebenarnya adalah indikasi sangat kuat akan terjadi pencurangan Pilpres 2019.
Mark up DPT
Mark up DPT itu Kejahatan demokrasi, inkonstitusional dan pidana. Jangankan 31,7 juta pemilih ilegal, 1 pun pemilih ilegal masuk DPT jadi racun pada demokrasi/pelaksanaan pemilu/pilpres.
Indikasi pencurangan semakin kuat dengan temuan DPT Papua lebih besar dari jumlah penduduk Papua. Penduduk 3,1 juta, Pemilih 3,5 juta. Ini benar benar edan!
Jika Prabowo menyampaikan sikapnya akan mundur dari capres/pilpres 2019 karena temuan indikasi pilpres akan dicurangi, keputusan Prabowo itu pasti didukung seluruh rakyat dan dunia internasional.
Substansi pilpres adalah mewujudkan kedaulatan rakyat bukan kedaulatan siluman. Keputusan Prabowo mundur dari capres 2019 semakin kuat secara hukum, konstitusi dan etika politik ketika temuan indikasi pencurangan Pilpres tidak hnya pada penetapan DPT 2019
Juga pada kebijakan dana Bangdes (bantuan pembangunan desa). Juga pada manuver kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) juga pada penambahan 255 TPS (Tempat Pemungutan Suara) baru
Jika pemerintah mau tangkap Prabowo atas sikap tegasnya memperjuangkan pilpres jurdil dan konstitusionil, maka silahkan saja. Itu semakin membuktikan pemerintah memang benar berniat mencurangi pemilu/Pilpres 2019. Kita lihat reaksi rakyat dan dunia.
Adalah wajar tokoh tokoh di balik Jokowi kaget mendadak, cemas dan stres berat ketika wacana Prabowo dari pilpres mencuat setelah KPU (Komisi Pemilihan Umum) dua hari lalu kembali menunda penetapan DPT 2019 dengan 160 juta pemilih, akibat tekanan pemerintah yang ngotot menambah 32 juta pemilih siluman.
Indikasi pemerintah berencana mencurangi pilpres 2019 sudah terlihat jelas pada saat pengajuan RUU Pemilu yang kemudian dipaksa disetujui DPR jadi UU Pemilu No 7/2017. UU Pemilu itu adalah UU paling gila sejagat raya. Pengajuan capres 2019 oleh partai berdasarkan pemilu 2014.
UU Pemilu No 7/2017 dan manuver KPK dijadikan alat oleh pemerintah untuk mendesain munculnya hanya 2 paslon pilpres 2019: Jokowi – Prabowo. Ini bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan kekuasaannya melalui pencurangan pilpres dengan kembali menjadikan Prabowo sebagai korban.
Mengapa Prabowo?
Prabowo dianggap mudah diperdaya. Dianggap naif dalam berpolitik. Tidak pendendam. Cenderung mengalah. Mudah dibuly dan difitnah, dan seterusnya. Seolah olah Prabowo itu bodoh dan terlahir di dunia hanya untuk jadi korban penipuan, fitnah dan pengkhianatan.
Karakter Prabowo yang mudah memaafkan, tidak pendendam, tidak ambisius menghalalkan segala cara, menempatkan kepentingan negara di atas segalanya karena kecintaannya luar biasa pada NKRI, akan dimanipulasi kubu Jokowi agar beliau terjerumus lagi sebagai korban pilpres curang.
Sudah lama oknum oknim agen ganda dari musuh musuh Prabowo khususnya para dalang kerusuhan 98 ditanam di sekeliling Prabowo untuk memberi masukan yang salah, agar Prabowo terjebak dalam skenario politik para musuhnya. Agen-agen ganda inilah sekarang yang akan mati-matian membujuk Prabowo agar tidak mundur.
Apakah Prabowo berhasil keluar dari isolasi para Brutus dan Sengkuni di sekilingnya dan tetap pada sikap tegas menolak jadi korban pencurangan pilpres untuk ketiga kali dengan menyatakan mundur dari pilpres curang 2019? Jawabannya dapat diketahui rakyat dalam waktu dekat ini.
Dasar pertimbangan Prabowo mundur capres 2019 adalah pertama DPT mark up, kedua DPT Papua tidak dikoreksi, ketiga program dana Bangdes tidak dievaluasi, keempat hasil audit pengumpulan 130 juta NIK (Nomor Induk Kependudukan) – KK (Kartu Keluarga) pengguna seluler, kelima penambahan 255 ribu TPS baru dan 7200 desa baru, keenam KPK dan aparat tidak netral. (Daulat Dalimunte, penulis adalah pegiat media sosial)
Editor: Alya Karen
