NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) mengeluarkan remomendasi menyikapi tragedi nahas pembantaian pekerja proyek jalan Trans Papua di Nduga, Papua pada (2/12) lalu.
Ketua PPAD, Kiki Syahnakri mengatakan kehadiran Organisasi Papua Merdeka (OPM) harus menjadi perhatian.
“OPM yang sekarang sudah menjadi United Liberation Movement for West Papua (ULMWP),” katanya dikutip dari siaran pers, Jakarta, Sabtu (8/12).
Baca juga: Purnawirawan TNI AD Tegaskan Pelaku di Nduga Papua Organisasi OPM Bukan KKB
Kiki menjelaskan, keberadaan OPM semula dilatari oleh masalah sosial yang belum baik. Kemudian, kata dia, organisasi ini bergulir tidak terkendalikan oleh pemerintah pusat sehingga kini sampai pada kompleksitas masalah yang rumit berkelindan.
“Sudah menjadi isu internasional, terutama dengan kehadiran dan aksi-aksi gerombolan separatis bersenjata serta campur tangan pihak asing,” sebutnya.
PPAD memandang, keberadaan Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka (GSB-OPM) sepatutnya tidak lagi disebut sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) sebagaimana penyebutannya selama ini. Karena tujuan mereka jelas untuk memisahkan diri dari NKRI, sudah terorganisasikan sebagai organisasi militer dan sering melakukan aksi-aksi kekerasan bersenjata, sehingga kehadirannya sudah dapat dikategorikan sebagai pemberontakan bersenjata terhadap NKRI, dan memenuhi syarat disebut sebagai kelompok kombatan yang patut ditumpas secara militer.
Untuk itu, lanjut Kiki, Pengurus Pusat PPAD menyampaikan beberapa pernyataan resmi menyikapi aksi OPM itu.
Pertama, keprihatinan atas kejadian yang mengakibatkan tewasnya para pekerja dan masyarakat sipil di wilayah Nduga, serta turut berduka yang mendalam kepada semua keluarga korban yang ditinggalkan. Harapan kami, peristiwa serupa tidak boleh terjadi lagi di kemudian hari.
Kedua, menegaskan bahwa yang melakukan aksi tersebut bukan Kelompok Kriminal Bersenjata, tetapi Gerombolan Separatis Bersenjata Organisasi Papua Merdeka.
Baca juga: Penanganan Gerombolan Separatis Bersenjata OPM Diminta Serahkan Kepada TNI
i, mengingat akar masalahnya adalah keadilan sosial, maka mendorong Pemerintah untuk menangani masalah Papua secara terpadu, dilakukan oleh semua pemangku kepentingan. Filosofi yang secara prinsip harus dipegang adalah Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat Papua.
Keempat, penangan terhadap GSB-OPM sepatutnya diserahkan kepada TNI sebagai pengendali utama, dibantu oleh Polri dalam hal penegakan hukumnya. Operasi TNI harus dilakukan secara terukur berdasarkan Hukum Humaniter dan Azas Operasi Lawan Gerilya, dengan mengutamakan upaya perlindungan terhadap semua masyarakat sipil yang ada di Papua, terutama di daerah-daerah yang dinilai rawan ancaman bersenjata.
Kelima, mendorong pemerintah untuk mendaya-gunakan Satuan Zeni TNI dalam melanjutkan pembangunan infrastruktur didaerah-daerah yang dinilai rawan gangguan GSB-OPM.
Keenam, melaksanakan investigasi dan evaluasi secara menyeluruh-komprehensif. Menyangkut masalah menejemen operasi TNI-Polri (sistem intelejen, taktis, koordinasi, teritorial, logistik), pembangunan daerah, hak-hak adat, serta hal-hal yang terkait dengan kearifan lokal.
“Demikian pernyataan ini kami sampaikan sebagai ungkapan keprihatinan dan perhatian kami terhadap masalah Papua,” pungkasnya.
(nvh/eda)
Editor: Almeiji Santoso
