NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Diduga ada motif kecemburuan di balik upaya penempatan perwira tinggi TNI untuk menduduki jabatan sipil yang disebut dwifungsi TNI. Pengamat Politik Ujang Komaruddin mengatakan tak baik jika terjadi dwifungsi TNI lagi di era demokrasi yang merupakan hasil perjuangan gerakan reformasi 1998 silam. Penghapusan dwifungsi ABRI (kini TNI) merupakan salah satu amanat reformasi.
“Tak bagus jika terjadi dwifungsi TNI lagi. Reformasi telah mengamanahkan bahwa TNI menjadi tentara profesional dan bekerja untuk menjaga pertahanan negara,” kata Ujang saat dihubungi NUSANTARANEWS.CO, Jakarta, Kamis (28/2/2019).
Baca juga: Benarkah Rencana Pengembalian Dwifungsi TNI Sebagai Respon Gagasan Dwifungsi Polri?
Ujang menilai, posisi TNI memang dilematis. Di satu sisi, TNI tidak boleh menduduki jabatan-jabatan sipil. Di sisi lain, Polisi banyak yang menjabat di jabatan-jabatan sipil.
“Jadi penting juga jika TNI tidak boleh. Sejatinya polisi juga harus dilarang. Yang terjadi kan akhirnya kecemburuan. Akhirnya ada wacana kembalinya dwifungsi TNI tersebut,” sebutnya.
“Bisa saja seperti itu. Tapi memang persoalannya Polri dibolehkan. Sedangkan TNI dilarang,” sambung Ujang.
Dia menambahkan, memperkuat institusi TNI dan Polri adalah suatu keharusan, bahkan kewajiban. Sebagai negara berdaulat, TNI dan Polri menjadi pilar utama pertahanan dan keamanan negara.
Hanya saja, kata dia, memperkuat kedua institusi tersebut bukan dengan jalan saling rebut jabatan-jabatan sipil.
“Kita sepakat untuk memperkuat institusi TNI dan Polri. Tapi bukan untuk merebut jabatan-jabatan sipil,” tegasnya.
Baca juga: Rizal Ramli Menolak Tegas Rencana Pengembalian Dwifungsi TNI
Baca juga: Presiden Jancukers, Nadirsyah Hosen Dan Akhmad Sahal Keberatan Perwira Aktif Masuk Lembaga Sipil
“Kalau menurut saya adil saja. Jika TNI tidak boleh, Polri pun harusnya menghindar. Jangan masuk ke jabatan sipil,” lanjutnya.
Sebelumnya, tokoh senior nasional, Rizal Ramli memberikan masukan kepada TNI dan Polri agar tidak mengisi jabatan-jabatan sipil di kementerian dan lembaga negara. Menurutnya, ada cara lain lebih elegan menyikapi persoalan menumpuknya perwira tinggi di institusi TNI. Salah satunya ialah menaikan gaji prajurit dan pensiunan baik itu TNI maupun Polri.
“Tapi kami setuju meningkatkan gaji dan pensiunan prajurit TNI dan Polisi tingkat rendah. Jalan yang paling baik adalah memperbaiki struktur gaji TNI dan Polri serta pensiunan,” kata Rizl Ramli.
Dia dengan tegas menolak upaya menghidupkan kembali dwifungsi TNI karena mengkhianati amanat reformasi dan menghapus legacy Gus Dur.
(eda/adn)
Editor: Eriec Dieda
