NUSANTARANEWS.CO – Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp906 miliar untuk proses pengamanan Pilkada 2017 di seluruh Indonesia.
“Alokasi anggaran berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 10 tahun 1946 dan Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) Nomor 44 tahun 2015, alokasi berasal dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Anggaran yang dibutuhkan jajaran kami sekitar Rp900 miliar lebih,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (5/12).
Namun, Tito menyampaikan, hingga saat ini pengajuan anggaran tersebut belum sepenuhnya disetujui. Menurutnya, pengajuan itu masih dibahas di tingkat daerah masing-masing penyelenggara Pilkada nanti.
“Hingga hari ini yang sudah konfirm ada Rp246 miliar, sedangkan Rp581 miliar dari kewilayahan melaporkan masih sedang dibahas di tingkat Pemda (Pemerintah Daerah dan DPRD masing-masing,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Tito, yang sudah pasti tidak disetujui adalah sebesar Rp79 miliar. “Nah ini akan dibicarakan. Untuk itu kita akan lakukan penghematan di berbagai lini dengan tidak mengurangi kualitas pengamanan,” katanya.
Untuk itu, Tito pun meminta kepada semua pihak terkait, termasuk Komisi III DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk membantu menyampaikan kepada pemda-pemda agar segera merealisasikan anggaran pengamanan tersebut.
“Mohon bantuan dari semua pihak termasuk pimpinan Komisi III, kami sudah sampaikan juga pada Pak Mendagri agar buat imbauan supaya dipercepat realisasi anggarannya supaya tidak cari talangan ke sana kemari,” ujar Kapolri.
Pasalnya, Tito menambahkan, kadang-kadang masyarakat dan Pemda berpikir pengamanan Pilkada adalah saat pencoblosan saja, atau kampanye saja, padahal perlu kegiatan cipta kondisi mendinginkan suasana, terutama juga kontingensi dan pencegahan. “Ini yang coba kami berusaha keras meyakinkan,” katanya. (Deni)
