Connect with us

Rubrika

Politisi PAN Kawal Peningkatan Mutu Lulusan SMK Jatim

Published

on

suli daim, dprd jatim, lulusan jatim, smk jatim, lulusan smk jatim, jumlah smk jatim

Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim Suli Daim. (Foto: NUSANTARANEWS.CO/Setya N)

NUSANTARANEWS.CO, Ponorogo – Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan perhatian ekstra dalam pengelolaan jenjang pendidikan menengah sebagaimana amanat UU 23 Tahun 2014 dengan berbagai strategi lulusan yang mumpuni punyai kualifikasi kompetensi.

Pada kesempatan kunjungan kerja ke SMK Negeri 1 Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jatim, Kamis (30/8), Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Suli Da’im mengatakan bahwa harapan dengan prosentasi 70% SMK dan 30% SMA agar mampu mengurangi tingkat pengangguran terbuka.

Berdasarkan data BPS 2017 ternyata 9,86% adalah angka tertinggi lulusan SMK. “Jumlah antara negeri dan swasta terlalu jomplang. SMK Negeri sekitar 300 an sementara swasta 1.696,” terang Suli Da’im.

Baca juga: Atur Tata Kelola SMK, Jatim Segera Luncurkan Perda BLUD SMK

Suli menyampaikan bahwa menjadi berat kalau tidak segera ada penguatan pada sekolah-sekolah swasta di antaranya yang selama ini sudah berjalan dengan alokasi APBD untuk SMK mini dalam penguatan workshop bagi SMK swasta secara berjenjang dan terkontrol dengan baik untuk mendukung sarana pembelajaran.

Loading...

“APBD 2018 Pemprov Jatim bersama DPRD Jatim dengan memberi penguatan berbagai program utk SMK/SMA sebesar Rp 300 miliar di antaranya program double track SMA maupun memperkuat SMK dan link match pada perusahaan-perusahaan,” tandas Suli Da’im.

Dia memaparkan bahwa berdasarkan data yang ada 35% lulusan SMA itu tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi pada SMA pinggiran.

Baca juga: Diserahkan Utuh ke Kepala Sekolah, Soekarwo Tolak Pembuatan Perda BLUD SMK di Jatim

Karenanya menurut pria kelahiran Lamongan ini, program double track tersebut menjawab dengan pola penambahan jam pelajaran untuk penguatan kompetensi tambahan yang mempunyai sertifikasi yang bisa dipertanggungjawabkan pada perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga lain.

Baca Juga:  Proyek Infrastruktur Ambruk, IPW: Lalai Kok Beruntun

Lebih lanjut politisi PAN ini menambahkan bahwa pada tahun 2018 ini juga akan menjadikan 20 SMK diantaranya SMKN 1 Jenangan menjadi Badan Layanan Umum Daerah agar SMK mampu berimprovisasi dalam pengembangan sekolahnya.

“Karenanya perubahan APBD 2018 ini kita alokasikan 400 miliar,” tukasnya.

Pewarta: Muh Nurcholis
Editor: Banyu Asqalani

Loading...

Terpopuler