Connect with us

Ekonomi

Politisi Ini Duga Ada Praktik Suap di Balik Kebijakan Impor Beras

Published

on

Stok Beras Bulog di dudang/Foto: Dok. Bulog/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Waketum Gerindra, Arief Poyuono mendesak KPK mengaudit kuota impor beras yang menjadi opsi pemerintah di saat gegap gempita panen raya padi oleh para petani di tanah air. Menurutnya, ada dugaan praktik suap dalam impor beras tersebut.

Arif menilai, impor beras adalah kebijakan aneh dan bermasalah. Selain di tengah panen raya, impor beras juga disebutnya sebuah kebijakan yang dipaksakan oleh pemerintahan Joko Widodo.

“Hal yang mencurigakan tentang tujuan impor beras yang bertujuan mengumpulkan pundi-pundi persiapan Pemilu 2019 sangat gampang ditarik benang merahnya,” kata Arif melalui siaran persnya, Kamis (18/1/2018).

Apalagi, kata dia, kebijakan impor beras ini dilakukan menjelang Pemilu 2019. Pertama, kata Arif, Menteri Perdagangan adalah Kader Parpol yang parpolnya sejak dini sudah menyatakan mengusung Joko Widodo sebagai Capres 2019

Kedua, Joko Widodo bersikap acuh tak acuh dan tidak ada sedikitpun untuk merespon terkait impor beras 500 ribu ton. “Memang yang mendapatkan kuota izin impor beras adalah perum Bulog tapi saya rasa Bulog hanya jadi cover saja dalam impor beras tersebut,” terang Arif.

“Sebab sepertinya semua beras yang akan di impor dari Vietnam itu Bulog today bisa langsung mengunakan sistem G to G , tetapi Bulog mendapatkannya dari para trader, sudah pasti para tradernya punya benang merahnya dengan para mafia-mafia kuota impor beras yang ada di Kementerian Perdagangan,” sambungnya.

Oleh karena itu, Arif menyarankan agar KPK mengambil langkah yang cepat dan tegas untuk melakukan pemantauan, penyelidikan proses pemberian izin impor beras sebesar 500 ribu ton. “Karena pasti ada yang tidak beres dan rawan suap dan katabelece,” cetusnya.

Baca Juga:  Impor Beras, Jokowi Ingkar Janji di Bidang Perdagangan

Lebih lanjut, politisi Partai Gerindra ini mengatakan bahwa ada baiknya DPR memanggil Presiden Joko Widodo dan Mendag untuk menjelaskan kebijakan tersebut, apalagi Januari para petani di seluruh tanah air menghadapi panen raya.

“Dan masyarakat harus tahu bahwa janji Joko Widodo untuk tidak impor beras setelah 3 tahun tepat tahun 2017, katanya akan swasembada, cuma omong-omong kosong saja,” pungkasnya. (red)

Editor: Eriec Dieda & Ach. Sulaiman

Loading...

Terpopuler