NUSANTARANEWS.CO – Menkopolhukam baru, Wiranto yang dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) hasil reshuffle kabinet kerja jilid II menuai beragam tanggapan, terutama sosok Wiranto yang notabene ketua umum partai Hanura. Tak hanya itu, sejumlah aktivis banyak yang mempertanyakan keputusan Jokowi menunjuk Wiranto karena mantan Pangab itu dinilai memiliki citra buruk selama ini.
Baca: Wiranto Jabat Menkopolhukam, Stok Lama dan Aroma Orba
Kendati banyak mendapatkan sorotan miring, politisi Hanura angkat bicara di sejumlah media guna memberikan pembelaan terhadap bos Hanura itu. Salah satunya ialah Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Hanura, Dadang Rusdiana. Ia menyampaikan sejumlah pandangan optimis dan positif terkait dengan ditunjukannya Wiranto sebagai Menkopolhukam oleh Jokowi. Ia menyampaikan bahwa Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, tidak pernah berambisi untuk kembali menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam).
Menurut Dadang, Ketua Umumnya tersebut hanya memenuhi panggilan negara saja. “Kalau Pak Wiranto berkali-kali mengingatkan beliau tidak berambisi. Karena jabatan-jabatan tersebut pernah beliau dapatkan pada masa-masa beliau di pemerintahan sebelumnya,” ungkap Dadang saat ditemui di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (27/7/2016).
Kendati demikian, Dadang mengatakan, Partai Hanura merasa bersyukur karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan kepercayaan kepada Wiranto untuk mengemban tugas sebagai Menkopolhukam meskipun banyak yang menilai Wiranto adalah orang yang bermasalah dan pernah melakukan pelanggaran HAM.
“Jadi itu adalah kepercayan dari Presiden, panggilan tugas tentu Hanura pada dasarnya bersyukur kalau Pak Ketum yang merupakan simbol partai. Kebanggaan partai kemudian dibutuhkan oleh negara untuk mengemban tugas yang besar,” ujarnya.
Sedangkan terkait langkah-langkah Wiranto sebagai Menkopolhukam, Dadang menjelaskan bahwa Wiranto akan semakin membuat Indonesia berwibawa secara politik kendati Wiranto disebut-sebut nama yang harus bertanggungjawab atas sejumlah praktik pelanggaran HAM berat sebagaimana yang telah disebutkan dalam sejumlah laporan Komnas HAM, seperti Peristiwa penyerangan 27 Juli Tragedi Trisakti Mei 1998, Semanggi I & II, penculikan dan penghilangan aktivis pro-demokrasi 1997/1998, serta Biak Berdarah.
“Pak Wiranto punya pengalaman teritorilah ketika menjadi Pangab, beliau juga adalah ketua umum partai tentu beliau mengerti persis bagaimana membuat negara ini lebih berwibawa secara politik menjabarkan Trisakti yang pertama, yakni kedaulatan di bidang politik. Tentu beliau mempunyai pengalaman tanding, pengalaman yang panjang bagaimana membuat negara ini lebih aman, lebih tertib dan berwibawa,” katanya.
Selain itu, lanjut Dadang, Wiranto juga akan membuat Indonesia lebih sigap dalam menghadapi tantangan dari regional maupun internasional walaupun sebagian lain justru pesimis bahwa kelak di kemudian hari malah bisa menjadi masalah akibat citra buruk yang menempel pada diri Wiranto, seperti dipaparkan sejumlah aktivis HAM selama ini. “Bagaimana mungkin seorang menteri atau Menko (Menteri Koordinator) mempunyai masalah di masa lalu yang sampai sekarang belum selesai,” sindir Anggota Komisi III DPR RI, Junimart Girsang. Baca: Jokowi Terlalu Mudah Tunjuk Orang Jadi Menteri
Dan dijawab Dadang, “Saya percaya sosok beliau dan tidak diragukan lagi, dan sosok yang tepat menempati jabatan seperti itu,” ujar Dadang. (deni/red)
