Connect with us

Esai

Politisi dan Janji Politiknya, Sebuah Esai

Published

on

Tahun Politik (Ilustrasi Nusantaranews) copy

Tahun Politik (Ilustrasi Nusantaranews) copy

Politisi dan Janji Politiknya, Sebuah Esai

Oleh: Hafis Azhari, penulis novel Pikiran Orang Indonesia dan Perasaan Orang Banten

Dalam ceramah agama yang disampaikan Prof. Dr. Nasaruddin Umar di salah satu siaran televisi, seorang ibu berdiri menanyakan berbagai hal di seputar Pilkada, khususnya tentang janji-janji politik yang disampaikan para kandidat: “Bagaimana Prof, seandainya mereka tidak sanggup membuktikan apa yang dijanjikannya setelah menjadi penguasa, apakah dapat dikategorikan sebagai pembohong atau pengkhianat rakyat?”

Sebagai intelektual muslim, Prof. Nasaruddin tidak serta-merta terpancing oleh nada pembicaraan yang tendensius itu. Sambil menghela nafas sejenak, dan dengan pandangan menerawang ia menjawab, “Kalau seorang penguasa tidak sanggup menepati janji politiknya, ia wajib mengomunikasikan kepada rakyat yang dipimpinnya. Tidak cukup dengan minta maaf atas ketidaksanggupannya menjalankan amanah. Tapi harus disertai penjelasan mengapa janji yang sudah diucapkan di hadapan ribuan dan jutaan rakyat itu tidak dipenuhi? Jika target reboisasi dan pertanian tak terpenuhi apakah karena faktor cuaca, atau kejadian alam yang di luar kekuasaan manusia? Jika target ekonomi dan perdagangan tak tercapai, apakah karena jatuhnya nilai mata uang, atau faktor ekonomi global yang tanpa disengaja membuat nilai mata uang kita terpuruk? Jika target pendidikan dan pencerdasan tak tercapai, jangan-jangan ada oknum penguasa yang bermain untuk bersama-sama mengorupsi dana pendidikan?”

Yang menarik dari pemaparan imam besar masjid Istiqlal tersebut, ia tidak pernah masuk dalam sekat-sekat ideologis yang membuat opini seorang cendikiawan muslim kadang terasa dangkal dan kering. Jelas yang diperjuangkan olehnya adalah “nilai-nilai kebaikan”, dari manapun sumbernya. Baginya, apapun ideologi politik yang dipegang seorang penguasa, jika ia mampu mempraktikkannya demi keadilan dan kesejahteraan rakyat, itulah bentuk dari kepemimpinan yang islami.

Bandingkan dengan janji-janji politik yang muluk dari seorang kandidat yang seolah paling top kesolehannya, namun dalam praksisnya ia mengkhianati tujuan baik yang direncanakannya semula. Tujuan baik dan mulia yang disampaikan di hadapan publik, kemudian ditempuhnya dalam perjalanan politik melalui cara-cara kotor dan tidak beradab. Pada saat kampanye, sang kandidat bisa saja masuk pesantren dengan mengenakan kopiah dan sorban (atau berjilbab), bahkan membantu pembangunan masjid yang disebut-sebutnya sebagai “amal jariyah”. Namun, hakikat bantuan dan pemberian itu hanya Tuhan yang mengetahui kualitas keikhlasannya, juga kepamrihannya untuk tujuan-tujuan politis.

Baca Juga:  Poyuono Minta Gerindra Dukung Ultimatum Mahasiswa Terkait Perppu UU KPK

Kita semua tahu, dalam sejarah politik manapun – dan sudah merupakan hukum alam – bahwa cara-cara yang ditempuh secara tidak etis dan bermoral, pasti akan menghancurkan tujuan politik yang dibikin-bikin oleh penguasa tersebut. Sekalipun mulianya tujuan politik yang ingin ditempuhnya, tapi bila sang pemimpin menjalankan praktik kekuasaan dengan berbagai ancaman, intimidasi, teror, membangun hoaks, membodohi dan menakut-nakuti rakyat, menganiaya hingga membunuh, sudah pasti Tuhan tidak akan berkenan untuk memuluskan rencananya. Yang berlaku justru sebaliknya, sang penguasa itu sendiri yang menggugurkan keparcayaan rakyat, serta menghancurkan kemuliaan tujuan politiknya.

Salah menafsir

Beberapa waktu lalu, Negara Republik Iran telah menghukum mati beberapa anggota ISIS yang terbukti melakukan tindak anarki dan kekerasan di negeri itu. Seperti halnya Abdurrahman bin Muljam di hadapan pengadilan yang membenarkan tindakannya membunuh Ali bin Abi Thalib (menantu Nabi Muhammad), silakan saja anggota ISIS itu mengutip-ngutip ayat Alquran, atau menceramahi hakim pengadilan tentang konsep Islam yang diyakininya. Tetapi, konsep kebenaran dan keadilan bersifat manusiawi dan universal, bukan konsep “Islam Eksklusif” yang – bila melenceng penafsirannya – akan membenarkan tindakan yang menghalalkan segala cara. Barangkali tujuannya baik dan mulia, tapi cara macam apa yang telah mereka tempuh?

Penulis merasa berkewajiban menyampaikan tesis berdasarkan ucapan seorang profesor dan imam besar masjid Istiqlal, yang kapasitas intelektualnya tentu bukan sekelas mubalig atau penceramah yang gemar koar-koar mengkafirkan kelompok lain, lalu menganggap bahwa kewenangan masuk sorga seakan mutlak menjadi hak prerogatifnya. Di sisi lain, dalam retorika politik, tentu saja sang calon penguasa akan bicara tentang nilai-nilai yang luhur. Pikiran dan omongannya boleh jadi mulia dan religius, tetapi urusan praksis politik di lapangan adalah urusan amal dan perbuatan manusia, dan amal perbuatan itulah yang akan dicatat oleh mahkamah sejarah.

Baca Juga:  Bawaslu Banten Diminta Profesional Soal Penghinaan Hasto Kepada Prabowo

Dalam tataran syiar dan dakwah, ajaran Islam itu luhur dan mulia, dan masyarakat kita tidak kekurangan materi itu tiap pagi ditayangkan oleh belasan siaran televisi (selama berjam-jam), baik lokal maupun nasional. Para politisi juga ikut-serta menyambutnya dengan memberikan bantuan-bantuan kitab suci, sarung hingga kerudung berenda-renda dengan logo partainya masing-masing. Menjelang bulan Ramadhan, bantuan-bantuan mukenah maupun karpet masjid dan mushalla diterima pula oleh mereka yang berkepentingan.

Baik-baik saja. Tidak ada masalah dengan semua itu. Setiap bantuan akan bernilai sedekah yang boleh dilakukan secara diam-diam maupun terang-terangan. Meskipun kita menyangsikan, apakah mungkin seorang yang memiliki hasrat menggebu untuk berkuasa, dapat membantu kebutuhan rakyat secara diam-diam? Tapi baiklah, apapun langkah yang akan ditempuh para kepala daerah, sesungguhnya proses dan cara Anda memimpin itulah yang lebih utama ketimbang hasilnya.

Karena dalam sejarahnya, tujuan menghalalkan segala cara yang ditempuh penguasa manapun, membuat ia tidak akan peduli pada proses dan cara yang dijalaninya. Tidak peduli sikut kiri sikut kanan, tidak ada urusan dengan prioritas mana yang harus dikorbankan. Yang penting gue (sang pemimpin) berikut kroni dan dinastiku aman dan selamat. Selebihnya adalah orang lain (wong liyan) yang seakan-akan bukan habitat kami.

Faktor keserakahan

Dengan ini, penulis ingin menegaskan bahwa sikap dasar masyarakat yang cenderung boros dan konsumtif itulah, yang menyebabakan budaya “menghalalkan segala cara” seakan menjadi kewajaran di tengah masyarakat kita. Kita pun tahu bahwa sebagian elit politik telah secara terang-terangan menganut prinsip itu, meski sebagiannya sudah mendekam dalam jeruji besi karena ulah perbuatannya sendiri.

Pada hakikatnya, manusia konsumtif itu cenderung mengabaikan cara dan proses. Penguasa dan kepala daerah yang konsumtif, akal sehatnya tidak produktif, hanya disibukkan dengan pikiran bagaimana menikmati hasil kerja orang lain. Jiwa konsumtif sejajar dengan mental koruptif. Fokus pikirannya bukan pada melayani rakyat dan memberdayakan potensi mereka, melainkan pada upaya mengelabui, menguasai dan memperdayakannya.

Baca Juga:  Evaluasi Kebijakan Ekonomi Nasional, Peluang dan Tantangan 2020

Kembali mengutip ceramah Profesor Nasaruddin di atas, bahwa bangsa-bangsa yang berperadaban tinggi – apapun bentuk ideologinya – memiliki pola pikir yang islami dikarenakan mereka kreatif dan produktif, menghargai proses dan cara untuk menjalani hidup dengan baik dan manusiawi. Mereka mampu membedakan mana yang maslahat dan mana yang mafsadah (merusak tatanan).

Terkait dengan itu, tentu saja di antara mereka ada pengecualian, tidak selamanya ideal. Tetapi, standar data statistik apapun yang Anda bandingkan, baik jumlah kriminalitas, kualitas pendidikan, kesehatan anak-anak, jaminan sosial, standar kebahagiaan hidup, hingga korupsi kaum elit, sangat tidak sepadan bila dibanding data statistik Indonesia, sebagai bangsa yang menamakan diri kaum beragama dan pancasilais sejati.

Saat ini, apapun dalih seorang rezim, penguasa daerah maupun negeri, ajaran agama menganjurkan kita agar menjadikan sejarah sebagai pelajaran yang berharga. Jikapun seorang politisi dan penguasa tidak konsisten dengan janji politiknya, tapi menjalani praktik politik melalui cara dan proses yang tidak semestinya, sesungguhnya Pancasilanya tidak ternodai, juga ajaran agamanya tidak tercederai. Kecuali Anda sendiri yang menggugurkan kepercayaan rakyat, dan perbuatan Anda sendiri yang menorehkan sejarah kelabu tentang kegagalan hidup Anda.

Loading...

Terpopuler